DPR Permalukan Diri di Hadapan Publik Bila Pilih Capim KPK Bermasalah

Jakarta - DPR diminta mengedepankan hati nurani dalam memilih calon pimpinan (capim) KPK. Jangan memilih calon bermasalah, apalagi yang permisif dalam penerimaan gratifikasi. Juga yang membuat laporan kekayaan yang tidak benar.

"DPR permalukan diri sendiri di hadapan publik kalau masih memilih calon yang bermasalah dan kerap dikritik publik," jelas Koordinator Divisi Hukum Indonesia Corruption Watch (ICW) Febri Diansyah di Jakarta, Kamis (1/12/2011).

Calon yang kerap dikritik publik itu merujuk pada Aryanto Sutadi. Febri menilai Aryanto permisif soal penerimaan gratifikasi.

Febri menambahkan, bila DPR ngotot ingin agar unsur polisi masuk KPK sangat tidak relevan. "UU KPK sama sekali tidak mewajibkan unsur polisi sebagai pimpinan," tambahnya.

Perlu dilihat, KPK dibentuk karena institusi hukum yang ada, kepolisian dan kejaksaan sudah tidak bisa dipercaya dalam pemberantasan korupsi.

"Jadi logika soal unsur polisi dan jaksa harus ada sulit dipahami," tuturnya.

(ndr/vit)