"Jujur saja Pak Yasin (Wakil Ketua KPK), kadang kami ini seperti dijebak. Dikasih dana besar tapi waktu pemanfaatannya mepet. Lha sopo sing iso ngerjakne (Siapa yang bisa mengerjakan)," kata Bibit di kantor gubernur, Jalan Pahlawan Semarang, Kamis (1/12/2011).
Rapat dengan tema "Evaluasi dan Supervisi Layanan Publik di Jateng" ini dihadiri Wakil Ketua KPK M Yasin, ombudsman, kepolisian, bupati/walikota dan instansi terkait se-Jateng.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Lha itu kan sama saja membuat pejabat, bupati, atau pengguna (anggaran) dipenjara," katanya lugas.
Mantan Pangkostrad ini menambahkan pernah diharuskan lelang dengan durasi hanya 3 minggu. Nilai kontraknya Rp 5 miliar. Hal ini, tentu, sedikit merepotkan.
"Kalau dananya untuk pengadaan ya gampang. Lha kalau untuk pembangunan, sulit. Yang ndak bener, harus dievaluasi," ungkapnya.
Bibit yang menerima 50 penghargaan selama 3 tahun memimpin Jateng, mengaku kecewa dengan nilai integritas layanan publik di Jateng sebagaimana hasil survei KPK. Namun ia akan berusaha memperbaiki dengan bantuan berbagai pihak.
(try/anw)










































