Yunus Husein Dicecar Komisi III Soal Kasus Century

Jakarta - Anggota Komisi III DPR ramai mencecar komitmen capim KPK Yunus Husein terkait pengusutan kasus Century. Yunus juga dimintai independensinya bila kelak terpilih menjadi pimpinan KPK.

Seperti anggota dari fraksi PDIP, Ahmad Basarah mempertanyakan komitmen Yunus mengungkap aliran dana dalam kasus Century yang ditengarai melibatkan orang-orang dari lingkaran kekuasaan. Begitu juga rekan sejawatnya, Eva Kusuma Sundari.

"Waktu bapak masih menjabat kepala PPATK, bapak menyatakan tidak sanggup mengungkapkan aliran dana dalam kasus century padahal BPK menunjukkan perkembangan. Ke depan kalau Bapak terpilih, Insya Allah, apa yang bapak janjikan untuk menunjukkan kemajuan?” kata politisi PDIP ini, saat uji kelayakan dan kepatutan capim KPK, di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (30/11/2011).

Tak hanya dari PDIP. Anggota fraksi dari Golkar, Bambang Soesatyo juga menanyakan hal serupa.

"Apakah saudara berani membongkar kasus Bank Century? Saya temukan fakta ada surat Sri Mulyani. Tentu dibutuhkan klarifikasi dan pemeriksaan. Karena surat itu ditandatangani Boediono dan Sri Mulyani. Apakah Saudara berani melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang dekat Presiden ini, saudara Boediono dan Sri Mulyani. Dan bisa saja diperlukan klarifikasi Presiden karena surat ini untuk Presiden," tanya Bambang.

Yunus sendiri mengatakan setiap pejabat penegak hukum diwajibkan berkomitmen untuk independen. Independensi itu dijamin dengan undang-undang dan kode etik.

"Independensi penegak hukum juga harus didukung dengan sikap pemerintah dan DPR yang tidak berusaha ikut campur, termasuk penanganan kasus korupsi oleh KPK. Yang paling penting yang terkait kekuasan supaya tidak mengintervensi," jawab Yunus.

(feb/anw)