Sebut Gratifikasi Wajar, Aryanto Sutadi Dinilai Tak Pantas ke KPK

Jakarta - Aryanto Sutadi melontarkan pernyataan kontroversial saat seleksi capim KPK. Pensiunan jenderal bintang dua Polri itu menilai, gratifikasi atau pemberian dari seseorang kepada pejabat negara sebagai hal yang wajar. Tak pelak, Aryanto pun dikritik. Dia dinilai tak pantas jadi pimpinan KPK.

"Seharusnya DPR berlogika sehat dengan tidak memilih calon yang memiliki pemikiran kontroversial. Kalau ternyata DPR ngotot pilih orang ini, bisa dikatakan politisi di DPR
sudah dalam keadaan sakit dan tidak waras," jelas peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz usai diskusi di JMC, Kebon Sirih, Jakarta, Rabu (30/11/2011).

Donal pun heran dengan pernyataan Aryanto itu. Seharusnya selaku calon pimpinan KPK, dia harus menunjukkan komitmen pemberantasan korupsi.

"Jadi saya melihat ini sinyal tidak baik bagi KPK, jika mereka dipimpin orang yang komitmen pemberantasan korupsinya tidak jelas," tegasnya.

Masih ada 7 kandidat lain yang dinilai masih bisa dipertimbangkan. Namun, Donal sangsi dengan sikap DPR. Biasanya politikus di Senayan memilih figur yang kontroversial.

"Tetapi kadang DPR sulit mengamini keinginan publik, justru sosok kontroversial cenderung dipilih," keluhnya.

Sebelumnya dalam seleksi calon pimpinan (capim) KPK Aryanto Sutadi menilai wajar terkait penerimaan gratifikasi. Menurutnya hal itu merupakan suatu budaya.

"Kami dikatakan wajar bilang gratifikasi, kami sejak tamtama tidak pernah minta dan meras. Kalau zaman dulu terima cash itu ada karena budaya bangsa," kata Ariyanto.

Hal itu disampaikannya dalam fit and proper test dengan Komisi III, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (28/11).

(ndr/vit)