Sulit Menaikkan Jatah Parpol dari Duit APBN

Jakarta - Wacana agar alokasi APBN untuk pendanaan partai partai politik dinaikkan, dinilai tidak mudah dilakukan. Apalagi, citra parpol di tengah masyarakat saat ini sedang buruk.

Ketua DPP PAN, Bima Arya Sugiarto, menilai masyarakat tidak akan bisa diajak bicara detail tentang kebutuhan dana parpol di tengah maraknya kasus korupsi yang melibatkan politikus.

"Dealing dengan psikologi publik untuk hal ini bukan hal mudah," kata Bima dalam Seminar Nasional Akuntabilitas Dana Politik di Indonesia: Kini dan Esok' di Hotel Shangrila, Jakarta, Senin (28/11/2011).

Menurut Bima, kalau pun ada kenaikkan jatah APBN untuk dana bantuan keuangan parpol, alokasinya harus jelas. Undang-undang juga perlu mengatur penggunaan dana tersebut, misalnya untuk mendirikan sekolah kader.

"Ini berguna untuk kaderisasi dan penanaman ideologi. Tapi hal itu juga tidak simpel," kata Bima.

Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih Suara untuk Rakyat (JPPR), Jerry Sumampouw, menilai subsidi negara untuk parpol sebaiknya dihilangkan. Hal ini melihat fenomena politik kartel yang melanda parpol dewasa ini.

"Satu sisi parpol mengaku kesulitan uang, tapi realitasnya parpol bergelimangan uang," ujarnya.

Jerry juga menentang wacana parpol diperbolehkan berbisnis dan menjalankan badan usaha. Alasannya, saat ini pun parpol sudah mengendalikan badan usaha lewat 'tangan-tangan' politiknya.

"Justru kalau dibolehkan (badan usaha), maka akan semakin legal parpol mengambil uang negara," ujarnya.

(lrn/gun)