Layanan Pengadilan Buruk, Hubungi Nomor HP Ini

Jakarta - Pernah dipersulit mendapatkan berkas di Pengadilan Negeri? Atau sampai pernah ditarik pungutan liar oleh oknum pengadilan? Kini, Dirjen Badan Peradilan Umum (Badilum) Mahkamah Agung (MA) membuka layanan bagi masyarakat yang ingin mengadu jika mendapatkan perlakuan seperti ini.

"Untuk informasi dan pengaduan dapat menghubungi kami di 0811321627," kata Dirjen Badilum, Cicut Sutiarsa dalam pernyataan resmi di situs MA, Senin, (28/11/2011).

Nomor handphone tersebut adalah nomor yang dipegang oleh Cicut sendiri. Diharapkan, keluhan langsung terdengar oleh sang Dirjen Badilum.

Selain menerima keluhan layanan lewat hand phone, Badilum MA juga memperkuat situs Badilum di www.badilum.info. Situs ini merupakan media informasi yang dapat dimanfaatkan tidak hanya di lingkungan peradilan umum tetapi masyarakat secara umum. Dalam pembangunannya situs ini juga merupakan implementasi SK KMA No. 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

Keluhan ini berupa layanan melalui peradilan umum seperti perkara pidana, perkara perdata, perkara niaga dan perkara pengadilan khusus lainnya. Seperti pengadilan perikanan atau pengadilan tipikor.

"Masyarakat juga bisa mengirimkan aduan lewat email: cicut.sutiarso@badilum.info," terang Cicut.

Seperti diberitakan sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan 10 instansi yang memuaskan masyarakat dalam servisnya. Survei ini dilakukan terhadap 89 instansi pusat/vertikal/daerah dengan jumlah responden 15.540 orang. Sementara layanan yang ditelusuri berjumlah 507 unit. Margin error dalam survei ini 5 persen.

Ada beberapa faktor yang jadi indikator penilaian, diantaranya berhubungan dengan praktik suap dan gratifikasi saat pelayanan. Selain itu, ada atau tidaknya calo di sektor pelayanan tersebut juga jadi bahan penilaian.

Berikut 10 besar instansi yang memiliki nilai integritas terbaik:

1. BKPM (7,80)
2. Kementerian Kesehatan (7,52)
3. PT Jamsostek (7,52)
4. Kementerian Perindustrian (7,51)
5. PT Pelindo II Cabang Tanjung Priok (7,50)
6. Kementerian Perhubungan (7,47)
7. Kementerian Kelautan dan Perikanan (7,46)
8. Kementerian Pertanian (7,45)
9. Kementerian Komunikasi dan Informatika (7,43)
10. Kementerian Pendidikan Nasional (7,41)

(asp/gun)