"Seorang Gubernur itu jangan menempatkan diri jadi penguasa, dia harus sebagai pemimpin, kalau penguasa untuk dirinya sendiri kalau pemimpin dia masyarakat, jangan menempatkan diri setingkat menteri, kalau di Jakarta setingkat menteri malas menghadap menteri karena merasa selevel, kalau saya aku butuh ya datang," ujar Prijanto dalam konferensi pers di Rumah Makan Paregu, Jl Wahid Hasyim, Jakarta, Sabtu (26/11/2011).
Menurutnya perlu ketegasan sosok gubernur dalam memimpin Jakarta. Tak hanya konsep, namun action menangani masalah pelik Jakarta.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
ERP ini manajamen lalu lintas, nomor ganjil genap manajemen lalu lintas cat warna mobil itu salah satu pilihan, pembatasan usia kendaraan itu salah satu manajemen," tuturnya.
Yang terjadi sekarang ini belum ada solusi konkret. Ia ingin melakukan sejumlah perubahan penting.
"Itu belum putus-putus mana yang akan dipakai, mengapa tidak putus-putus untuk mengurai kemacetan kewenangan gubernur, sesuai kewenangannya. Pemerintah pusat kebijakannya punya andil, ERP, kereta api, itu pakai pemerintah pusat, kewenangannya ada di Pemda," tutur Priyanto.
Ia juga berharap masyarakat Jakarta kian disiplin. Kepada aparat keamanan, ia berharap mampu menegakkan disiplin.
"Kalau sudah ditulis jalur busway, kalau ada yang masuk bukan busway, hukum tegakkan, dalam konteks masyarakat disiplin. Di beberapa kota besar luar negeri yang disebut metropolitan karena gemerlapnya kota diiringi dengan perilaku, disiplin dan tertib. Pembangunan di Jakarta itu terlambat jangan diikuti kota besar-besar lain di Indonesia," tandasnya.
(van/ndr)










































