FPDIP Pilih Pasang CCTV di DPR, Tolak Mesin Absensi Rp 4 M

Jakarta - FPDIP bersuara keras soal rencana pembelian mesin absensi atau finger print di DPR seharga Rp 4 miliar. FPDIP menilai mesin absensi tidak pantas diberlakukan bagi anggota dewan. Yang utama, tanamkan kesadaran pentingnya hadir di rapat bagi anggota DPR.

"Batalkan pembelian mesin absensi. Anggota DPR bukan pegawai negeri yang harus diabsen," kata Ketua FPDIP Tjahjo Kumolo dalam siaran pers, Sabtu (26/11/2011).

Tjahjo meminta agar pimpinan DPR bisa bersikap bijak dalam mengambil keputusan. Dia juga menilai, yang perlu dilakukan menghadapi absennya anggota DPR itu, bisa dengan memasang CCTV.

"Perbanyak pembelian CCTV, yang nantinya dipasang di seluruh ruang Rapat DPR. Dan TV-nya dipasang di tempat umum, di lingkungan DPR dan di ruang pimpinan DPR serta pers room. Agar ada monitoring publik," jelasnya.

Diketahui, DPR akan segera merealisasikan sistem absen finger print (sidik jari). Tujuannya untuk membuat anggota DPR kian rajin bekerja.

Diharapkan anggota DPR tukang titip absen mulai merubah kebiasaan. Karena dengan sistem baru ini maka anggota DPR pembolos mudah dideteksi.

"Dengan finger print minimal anggota DPR yang nggak masuk tidak bisa lagi titip absen," tutur Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR, Saan Mustopa. Hal ini disampailkan Saan kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (25/11).

(ndr/ndr)