Untuk memajukan wilayah Papua dan Papua Barat, Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) memberikan beberapa keistimewaan bagi putra dan putri asal Papua. Di antaranya, jumlah putra dan putri asal Papua yang masuk ke Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) lebih banyak dari provinsi lain.
"Ada 176 putra Papua dan Papua Barat yang masuk ke IPDN. Ini sama artinya dengan 10 persen dari seluruh siswa," kata Mendagri Gamawan Fauzi dalam Rapat Kerja dengan Tim Pemantau UU Pemerintah Aceh dan UU Otsus Papua di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (25/11).
Kemudian, Kementerian Dalam Negeri juga memberikan keleluasaan kepada para PNS asal Papua untuk magang di Kementerian Dalam Negeri. "Kami sudah tandatangani bersama gubernur," lanjutnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara, Menko Polhukam Djoko Suyanto mengatakan, Papua bukan hanya butuh dana tapi juga respek dari masyarakat. Menurut pengalaman Djoko yang pernah bertugas di Papua pada tahun 1980-an, kondisi para PNS Papua dan Papua Barat saat ini jauh berbeda dibandingkan 20 tahun silam. "Sekarang hampir mayoritas PNS adalah warga Papua," kata Djoko.
Menurut Djoko dan Gamawan, affirmative action tersebut butuh pendampingan. Saat ini di Angkatan Laut ada jenderal bintang tiga yang merupakan putra Papua. "Suatu saat nanti mungkin ada dirjen otonomi khusus dari Papua," kata Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso.
;
Sementara, menurut Kapolri Jenderal Timur Pradopo, saat ini ada Wakapolda Papua yang asli putra daerah.
(nwk/nwk)










































