Indeks Demokrasi Rendah, Indonesia Terancam Kembali ke Masa Otoriter

Jakarta - Seperti diketahui beberapa lembaga telah mengeluarkan hasil temuannya mengenai demokrasi di setiap negara, salah satunya adalah Freedom House. Lembaga Freedom house ini menempatkan Indonesia sebagai negara yang penuh dengan nilai hak politiknya lebih tinggi dibandingkan hak sipil.

Namun tak mau kalah menggambarkan demokrasi di tanah air, lembaga kajian Demokrasi dan Hak Asasi (Demos) dan Pusat Kajian Politik Fisip UI (PUSKAPOL) juga menggelontorkan hasil risetnya. Sejak tanggal 18 Juli sampai 15 Agustus 2011, kedua lembaga tersebut mulai mengumpulkan data dan melakukan wawancara. Dan hasilnya cukup mengejutkan, indeks demokrasi Indonesia ternyata masih rendah.

Dari hasil riset itu diketahui nilai indeks demokrasi Indonesia berada pada kisaran 4,99 dari skala angka 0-10. "Inilah wajah demokrasi Indonesia yang masih problematis meski telah 13 tahun bertransisi. Kita khawatir ini akan mengancam kita kembali ke masa otoriter," ujar salah satu tim riset, Anton Pradjasto.

Hal itu disampaikannya dalam seminar bertajuk (De)Monopolization of Democrazy in Asia: Cases of Indonesia, The Philippines, and South Korea, di Auditorium AJB Fisip Universitas Indonesia, Depok, Jumat (25/11/2011).

"Dalam data terlihat rata-rata buruk. Menurut kami itu terjadi karena persamaan di bidang ekonomi rendah. Cakupan liberalisasi hanya ada di politik, ada instrumen politik tapi instrumen itu tidak cukup untuk semua," tuturnya.

Selain itu, kehidupan masyarakat sosial masih belum terlepas dari kekuatan lain. Wajah kekuasaan juga masih ada, terutama di bidang ekonomi.

"Angka indeks mengindikasikan adanya perkembangan dan pencapaian yang timpang antara konsep penopang demokrasi dalam proses transisi yang masih berlangsung ini," ujar Anton dalam kesimpulan hasil riset.

Menurutnya, demokrasi Indonesia ditopang oleh liberalisasi politik yang cukup tinggi namun secara kontras tidak diikuti oleh ekualisasi di area ekonomi yang sangat rendah. Sementara itu pelayanan masyarakat sipil kurang berperan signifikan dan liberalisasi dan equalisasi tergolong rendah.

Untuk menemukan angka indeks tersebut, Anton dan tim melakukan wawancara tatap muka menggunakan kuesioner terhadap sejumlah indikator atau pertanyaan. Responden yang digunakan adalah responden ahli yang didasarkan pada bidang keahliannya, yaitu ekonomi, politik dan masyarakat sosial.

Sebanyak 27 informan ahli terlibat di riset ini. Mereka terdiri dari beragam latar belakang dan bahkan beragam sikap politik pemerintah. Mereka itu seperti dari anggota parlemen, pelaku bisnis, aktivis baik pro pemerintah maupun non pemerintah.

(feb/ndr)