Bambang Soesatyo: Cegah Transaksi Politik, Anggota DPR Harus Mapan

Jakarta - Politisi senior Golkar Akbar Tanjung menyentil adanya transaksi politik karena banyak pengusaha menguasai partai politik (parpol). Hal ini pun tidak dibantah oleh politisi Golkar yang juga pengusaha, Bambang Soesatyo.

"Saya tidak menutup mata akan hal itu, karena (transaksi politik) memang ada. Tetapi tidak semua pengusaha yang masuk Parpol melakukan itu," ujar Bambang kepada wartawan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (23/11/2011).

Menurut Bambang, untuk mencegah politik transaksional seseorang harus lebih dahulu mapan. Terlebih lagi untuk jadi anggota dewan.

"Itu kembali lagi ke niat, saya sendiri menyerahkan gaji saya ke konstituen saya di Purbalingga, Kebumen dan Banjarnegara. Buat saya jadi anggota DPR itu untuk pengabdian bukan cari duit, karena masuk DPR yang ada kita malah buang duit. Makanya sebelum jadi DPR harus mapan dulu," imbuhnya.

Sebelumnya, Akbar Tanjung menyebut banyaknya transaksi politik karena banyakpengusaha masuk Parpol.

"Padahal, pengusaha itu mempunyai mindset mengambil keuntungan sebesar-besarnya dengan ongkos sekecil-kecilnya. Ini tidak baik, seperti contohnya di Golkar," kritik Akbar.

Hal ini disampaikan Akbar dalam seminar bertajuk "Partai Politik dan Demokrasi di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ciputat, Tangerang Selatan.

"Saya bangga menyatakan banyak sekali anggota Golkar sekarang yang mantan ketua Kadin, HIPMI, dan itu jumlahnya lebih dari 10 orang," sindir Akbar sambil tersenyum dan disambut tawa hadirin.

Sebagai catatan, saat ini di Golkar memang banyak diisi oleh para pengusaha. Bahkan, ketua umumnya, Aburizal Bakrie alias Ical, juga seorang konglomerat.

Lantas, Akbar membandingkan saat Golkar di bawah kepemimpinannya.

"Sementara pada zaman saya, itu banyaknya yang mantan ketua HMI, KAMMI, GMNI, dan lain-lain. Ini sebenarnya tidak baik menunjukkan adanya kesalahan dalam rekrutmen dan pembinaan partai," papar pria yang juga mantan ketua DPR ini yang juga pernah menjadi tersangka kasus korupsi itu.

Ke depan, kata Akbar, harus ada perbaikan yang bisa mengembalikan politik sehingga tidak menjadi tempat transaksi politik.

(her/van)