DPR Desak Pimpro Jembatan Suramadu Diganti

Jakarta - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Erman Soeparno mendesak pemerintah untuk mengganti pemimpin proyek Jembatan Surabaya-Madura (Suramadu) dan membentuk peneliti independen guna mengungkapkan kasus ambruknya balok penyangga jembatan yang triliunan itu.Akibat kejadian tersebut, menimbulkan citra negatif atas pembangunan jembatan Suramadu serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas jembatan terpanjang di Indonesia tersebut."Pimpronya harus diganti," tegas Erman saat ditemui detikcom dan Koran Tempo di kantor Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (16/7/2004).Menurut dia, hal terpenting lainnya yang harus dilihat dalam kasus tersebut soal quality assurance system dalam pelaksanaan pembangunan proyek Suramadu, karena dalam bidang konstruksi hal itu sangat penting untuk dipertanggungjawabkan.Erman menduga, ada beberapa hal yang dilalaikan pelaksana proyek. Pertama, konsep dan metode pelaksanaan proyek, apakah sesuai prosedur atau tidak dan kedua, adanya kemungkinan kelalaian manusia (human error).Menurut anggota FKB DPR tersebut, pelaksana proyek harus diberi sanksi. Hal itu sesuai UU Keselamatan Kerja dan pelaksana proyek harus menanggung kerugian akibat ambrolnya jembatan tersebut. Konon, satu balok penyangga berharga Rp 200 juta sehingga total kerugian mencapai Rp 1,2 miliar.Untuk itu, lanjut Erman, Komisi IV DPR akan memanggil Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah (Menkimpraswil) dan pelaksana proyek untuk menjelaskan kronologi dan penyebabnya insiden dimaksud. Selain itu, Komisi IV DPR juga berencana meninjau pembangunan jembatan Suramadu.Menyinggung tentang adanya motif politis mengingat pembangunan jembatan agak tergesa-gesa untuk memenuhi permintaan Presiden, Erman menampiknya. "Saya tidak melihat soal politiknya. Tapi kejadian itu sangat disayangkan karena itu akan menimbulkan image negatif, terutama untuk masyarkat Jawa Timur dan Madura yang akan menggunakannya," demikian Erman Soeparno. (ani/)