Akbar Tandjung Nilai Menteri dari Parpol Wajar

Jakarta - Menteri adalah jabatan politik. Karena itu, wajar saja bila jabatan tersebut diduduki oleh figur-figur dari partai politik.

"Menteri kan juga jabatan politik, jadi wajar saja kalau orang parpol ada di situ," kata mantan Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tandjung seusai seminar bertajuk "Partai Politik dan Demokrasi" di UIN Syarif Hidayatullah, Ciputat, Rabu (23/11/2011).

Namun, mantan Menpora ini juga menyadari adanya konflik kepentingan yang ada di diri menteri dari parpol. Di sinilah pentingnya presiden harus mencermati kinerja menteri utusan parpol tersebut.

"Supaya bisa menciptakan efektivitas dan optimalisasi dan fungsi-fungsi pemerintahan dapat berjalan dengan baik," lanjut Akbar.

Akbar bahkan mengusulkan ketua umum partai koalisi otomatis mendapat jatah kursi kabinet. "Mungkin bisa dipertimbangkan ketua umum partai nantinya untuk jabatan politik itu secara langsung," cetusnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas melempar ide agar menteri dijabat dari orang-orang dari luar parpol. Hal itu supaya kementerian tidak menjadi tempat untuk mengisi pundi-pundi anggaran parpol.


(irw/anw)