Golkar Minta KPU Diaudit

Jakarta - Fraksi Partai Golkar (FPG) DPR meminta agar KPU diaudit. Permintaan audit ini menyusul permintaan tambahan ongkos pilpres yang diajukan KPU pada DPR sebesar Rp 418 miliar."Kami setuju untuk memberi, tapi kami menuntut dilakukannya audit pada KPU," kata Priyo Budi Santoso, anggota Panitia Anggaran DPR dalam jumpa pers di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta Selatan, Jumat (16/7/2004)."Kami kemarin sudah rapat sampai pukul 21.30 WIB. Kalau tidak diberikan dananya, akan ada risiko politik yang lebih besar," sambung Priyo. Dalam rapat Kamis malam, Panitia Anggaran DPR baru membahas dan Rp 10 juta dari Rp 418 miliar. Itu terjadi karena materi itu baru diterima Panitia Anggaran."Pendapat kami dari FPG pada prinsipnya, DPR tidak akan menunda dana yang diminta KPU, tapi persoalannya sekarang, kami seperti ditodong karena sekarang sudah masa reses, sedangkan permintaan baru masuk dan mereka didampingi Kementerian Keuangan, minta persetujuan DPR lewat Panitia Anggaran," jelas Priyo."Fraksi kami berpendapat, harusnya KPU diverifikasi dan diaudit tentang penyelenggaraan pemilu kemarin. Prinsipnya mengenai dana, akan kami berikan. Tapi apakah sebesar Rp 418 miliar sesuai permintaan mereka atau tidak, itu yang belum diputuskan," sambungnya.Priyo menyatakan, pihaknya tidak ingin menunda. "Tapi karena dan itu besar jadi kami harus hati-hati," tegasnya.Sekretaris FPG Yahya Zaini menambahkan, soal audit bukan DPR yang melakukan, tapi BPK yang akan melakukannya. "Tapi sebagai lembaga pengawas, tentu kita akan mengawasi secara intensif. Dan setiap raker dengan Komisi II, pasti akan dipertanyakan," kata Yahya.Menurutnya, soal tambahan anggaran ini, mestinya KPU mengklarifikasi dulu dana pemilu yang pertama sebelum meminta yang kedua. "Sayangnya karena masalah waktu, Komisi II tidak sempat minta klarifikasi," sesalnya.Menurut Ketua FPG M.Hatta, soal permintaan dana KPU ini memang dilematis. "Kalau tidak diberikan, akan berdampak pada putaran II. Tapi dilihat dari segi tata caranya, tidak baik. Seperti yang terjadi dulu," katanya. (nrl/)