.webp)
"Pemerintahan SBY harus tetap kritis dan tidak meremehkan penempatan pasukan AS. Oleh karenanya pemerintah harus selalu waspada atas kebijakan AS itu. Utamanya bila melihat dinamika yang ada di Papua saat ini dan konsekuensinya di masa mendatang," kata pengamat hukum internasional, Hikmahanto Juwana dalam pernyataannya yang diterima detikcom, Senin (21/11/2011).
Hikmahanto pun menyayangkan pernyataan Juru Bicara Presiden Julian Pasha yang mengatakan bahwa keberadaan pasukan AS tersebut tidak terkait dengan Papua.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hikmahanto memberi contoh langkah AS yang dinilainya di luar dugaan. Secara ekonomi, misalnya, pembelian 230 pesawat Boeing oleh Lion Air sedemikian penting hingga disaksikan oleh Presiden Obama.
"Kehadiran Obama untuk menunjukkan bahwa ia berhasil membuka lapangan kerja bagi rakyat AS. Ini jelas merupakan kepentingan AS," terangnya.
Apalagi, lanjut Hikmahanto, kebijakan pemerintah AS kerap berubah-ubah bergantung pada partai mana yang memegang pemerintahan. Ketika Gerald Ford dari Partai Republik berkuasa, pemerintah AS seolah merestui Indonesia 'masuk' ke Timor Timur.
Namun ketika Partai Demokrat berkuasa justru Indonesia mendapat tekanan atas dasar penggunaan kekerasan dan pelanggaran HAM di Timor Timur. Demikian pula ketika AS dipimpin oleh Presiden Bush yang berasal dari Partai Republik, terduga pelaku teroris Umar Patek dikejar bahkan dihargai penangkapannya dengan uang bagi siapa pun yang berhasil menangkapnya.
Namun ketika Obama yang berasal dari Partai Demokrat berkuasa, justru enggan mengekstradisi Umar Patek ketika tertangkap oleh otoritas Pakistan.
"Kebijakan yang berubah-ubah, namun dapat dianalisa trennya dan harus menjadi acuan bagi pemerintahan SBY dalam menyikapi penempatan pasukan marinir AS," tutur Hikmahanto.
(ndr/vit)
