Repotnya Ngurus Jamaah Nonkuota Nyasar Tanpa Identitas

Madinah - Pemerintah jauh hari mengingatkan risiko naik haji dari kelompok nonkuota, sebab tak mendapatkan hak-hak perlindungan sebagaimana diatur UU. Lebih repot lagi bila jamaah nonkuota itu kesasar dan tidak membawa identitas secuil pun.

Kasus itulah yang ditemukan oleh petugas haji Sektor Khusus Masjid Nabawi, Zainal Arifin, pada Kamis (16/11/2011). Saat 'berpatroli' di sekitar Masjid Nabawi di Madinah, Zainal bertemu dengan seorang ibu yang sudah sepuh. Jalan saja susah. Ibu dari Palembang itu kesasar sejak salat ashar dan bertemu Zainal usai magrib.

Jamaah nonkuota seperti ibu sepuh itu sebenarnya bukan tanggung jawab Zainal, petugas haji Indonesia yang menangani jamaah kuota resmi yang dikelola Kemenag. Tapi jiwa kemanusiaan Zainal terpanggil menolong ibu sepuh itu.

Ibu itu tidak ingat nama hotelnya, tidak tahu biro perjalanan yang memberangkatkannya maupun ciri khusus lainnya. Maklum, beliau sudah uzur. Tak ada gelang, kalung atau tas berisi identitas, yang dibawa jamaah tersebut.

Zainal lalu berkeliling ke hotel-hotel yang biasa dihuni oleh jamaah nonkuota. Hasilnya nihil.

Dia lalu kontak sana-kontak sini, berusaha mencari informasi. Titik terang baru terlihat sekitar pukul 22.00 WAS (pukul 02.00 WIB). "Kami dapat jalan dari mukimin (orang Indonesia yang menetap di Saudi) yang menjadi guide di sini. Dia yang kasih jalan yang membantu kami, satu-satunya solusi sehingga kami mengetahui identitas dan tempat menginap jamaah itu," cerita Zainal saat berjumpa di dekat Masjid Nabawi, Jumat (17/11/2011) malam. Berkat mukimin itulah ibu sepuh itu berhasil dipertemukan dengan ketua rombongannya.

Usaha menelisik seperti yang dilakukan Zainal bukan perkara mudah dan butuh kesabaran ekstra. Berbeda halnya dengan jamaah kuota yang tercatat di database pemerintah. Usaha mempertemukan jamaah nyasar dari kuota resmi dan rombongannya tidak butuh usaha keras seperti yang dilakukan pada ibu sepuh asal Palembang tersebut.

Jamaah nonkuota menjadi salah satu isu pelaksanaan haji tahun ini. Menteri Agama Suryadharma Ali dalam pertemuan dengan media center haji pada 9 November lalu menyebut, jumlah jamaah nonkuota tahun ini terdeteksi 3.000 orang. Mereka berangkat dengan menggunakan jasa biro perjalanan atau individu yang tidak bertanggung jawab.

Menag menuturkan, mereka sering kali tidak memberikan pelayanan sebagaimana mestinya, padahal jamaah telah membayar biaya yang lebih mahal daripada biaya penyelenggaraan ibadah haji yang ditetapkan pemerintah bagi haji reguler yang resmi, yang berkisar Rp 30 jutaan. "Ada yang bayar Rp 60 juta, Rp 75 juta, Rp 80 juta," kata Menag yang juga amirul haj.

Menag menambahkan, keberadaan jamaah haji nonkuota sering menimbulkan masalah karena tidak adanya pihak yang bertanggung jawab selama mereka di Arab Saudi dan tanpa jaminan keamanan dan perlindungan.

"Di antara mereka bahkan banyak yang terlantar, tersesat, sakit dan bahkan meninggal dunia tanpa ada yang bertanggung jawab," katanya.

Sekadar diketahui, banyak jamaah yang mau ikut kloter jamaah nonkuota karena enggan antre berhaji yang antara 5 hingga 11 tahun. Tapi ada juga yang tak paham bahwa dia ikut rombongan nonkuota, tahunya adalah ONH Plus.

Sedangkan Sekjen Kemenag Bahrul Hayat menyatakan, pemerintah akan melakukan usaha preventif terhadap jamaah nonkuota tahun depan dengan cara mengontrol pengendalian visa yang akan diterbitkan oleh pemerintah Arab Saudi di Jakarta.

Sementara itu, Abdul Azis, petugas Sektor Khusus Masjid Nabawi, menambahkan, tak banyak jamaah kuota yang kesasar pada fase 2 ini. "Tidak ada 10 persennya dibandingkan gelombang 1," kata Azis yang selama ini rajin menyisir jamaah tersesat jalan. Pengalaman selama di Makkah, menurut Abdul Azis, membuat jamaah mudah membaca situasi di Madinah.

(nrl/anw)