Memahami Akar Permasalahan Papua

Jakarta - Masalah Papua tidak berdiri sendiri. Ada banyak faktor mengapa Papua sering diliputi konflik berkepanjangan dan seolah tak ada ujung jalan keluarnya. Menurut anggota dewan dari daerah pemilihan Papua Jamaluddin Jafar, ada beberapa persoalan yang membuat Papua ini terus timbul tenggelam dalam kubangan masalah.

Pertama, soal transparansi. Masyarakat awam di Papua, kata Jamal, menuntut adanya transaparansi dari pemerintah pusat. Sebenarnya berapa banyak nilai sumber daya alam yang sudah diambil dari tanah Papua.

"Masyarakat awam di sana menganggap telah terjadi perampokan di tanah mereka. Maka dari itu mereka menuntut adanya transparansi pemerintah. Karena antara yang pemerintah berikan dengan apa yang pemrintah peroleh dari Papua, kata masyarakat di sana tidak sebanding," ujar anggota Komisi IX ini kepada Jurnalparlemen.com, Kamis (17/11).

Untuk itu, pemerintah harus terbuka kepada masyarakat Papua, supaya tidak ada rasa saling curiga. Apalagi menimbulkan kesan bahwa telah ada perampokan. Dengan keterbukaan pemerintah Jamal berharap masyarakat Papua tidak perlu menyampaikan keinginannya untuk merdeka karena merasa memiliki kekayaan berlimpah.

Kedua, faktor ekonomi. Jika selama sembilan tahun Papua mendapatkan dana otonomi khusus sebesar Rp 32 triliun, kemanakah dana sebesar itu didistribusikan dan dimanfaatkan untuk apa saja. Menurut Jamal, pejabat daerah hampir semuanya merupakan putra daerah Papua. Maka, seharusnya putra –putra daerah itu telah memahami pangkal persoalan di daerah mereka masing-masing.

"_{Daerah jangan menyalahkan pusat jika daerah tidak mampu menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik}," katanya.

Jamal berpendapat, meski pendistribusian anggaran menjadi tanggung jawab daerah, pemerintah tetap mempunyai kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaannya. Apakah anggaran dapat dinikmati semua masyarakat Papua. "Itu kesalahan pemerintah, yang membiarkan dana Otsus menggelinding begitu saja tanpa adanya pengawasan," pungkas anggota Fraksi PAN ini.
(nwk/nwk)