"Prinsipnya selama menyuarakan kebenaran, tidak jadi masalah. Kritik itu harus dijadikan sarana untuk koreksi," tutur peneliti dari Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) Jamil Mubarok kepada detikcom, Jumat (18/11/2011).
Kritik dan sentilan dari Busyro serta Mahfud, lanjut Jamil, seharusnya dapat diterima oleh pimpinan dan anggota DPR dengan lapang dada. Dia juga meminta DPR supaya jangan terlalu defensif..
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kritikan dan sentilan Ketua KPK Busyro Muqoddas dan Ketua MK Mahfud MD rupanya membuat para politisi yang duduk di DPR gerah. Pimpinan DPR pun meminta dua pejabat negara itu hemat bicara.
"Lebih baik penegak hukum dan hakim konstitusi irit bicara, banyak bekerja," kata Wakil Ketua DPR Pramono Anung saat ditanya soal kritik Busyro dan Mahfud MD di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (17/11/2011).
Menurut Pramono, banyak bicara malah justru akan merugikan institusi yang dipimpin Busyro dan Mahfud. Politisi asal PDIP ini sebenarnya tidak keberatan siapa saja bicara. Apalagi, iklim di Indonesia adalah demokrasi. Namun Pramono berharap, pernyataan yang disampaikan jangan sampai menyudutkan lembaga negara lainnya.
"Orang punya keinginan boleh-boleh saja. Ini negara demokrasi tapi jangan cari popularitas dengan menggunakan lembaga lain. Saya juga mendengar itu ada persoalan perundang-undangan," ujar Pramono.
(fjp/gah)










































