.webp)
"ASEAN yang saat ini diketuai oleh Indonesia secara tepat telah melihat konflik di Laut Cina Selatan (LCS) berpotensi mengganggu stabilitas perdamaian dan keamanan di Asia Tenggara," tutur Guru Besar Hukum Internasional FHUI Hikmahanto Juwana dalam rilisnya kepada detikcom, Jumat (18/11/2011).
Hikmahanto juga mengapresiasi pernyataan Menlu Marty Natalegawa yang telah menyampaikan pendapat bahwa ASEAN tidak akan membiarkan Asia Tenggara sebagai arena bersaing negara-negara besar patut diapresiasi.
"Indonesia sebagai ketua ASEAN telah memastikan agar dua kekuatan besar, China dan AS, tidak dalam posisi berhadap-hadapan dan menjadikan LCS sebagai ladang konflik bersenjata mereka," imbuhnya.
Hikmahanto mengatakan, persoalan Laut Cina Selatan itu bermula ketika China merasa dipojokkan dengan manuver Filipina yang hendak membawa ASEAN untuk berhadapan dengannya. Manuver Filipina ini, lanjut Hikmahanto, diduga dilakukan untuk mendapatkan posisi tawar yang lebih tinggi ketika beradapan dengan China.
China juga menyatakan ketidak-sukaannya dengan keterlibatan Amerika Serikat (AS) dalam masalah LCS. Meski mengakui tidak memiliki klaim atas wilayah LCS, bagi AS keterlibatannya dalam rangka memastikan alur laut bagi pelayaran internasional aman.
AS juga ingin memastikan China tidak melakukan intimidasi atau ancaman penggunaan kekerasan (use of force) untuk penyelesaian klaim dengan negara-negara kekuatan militernya tidak sebanding.
"Namun dalam analisa akhir, penyelesaian LCS akan bergantung pada sikap China. Bila China tidak menggunakan kekerasan dan mengedepankan dialog maka konflik LCS tidak akan menganggu perdamaian dan stabilitas kawasan," papar Hikmahanto.
"Menjadi pertanyaan bagaimana memastikan agar China tidak akan menggunakan kekerasan? Disinilah pentingnya keterlibatan ASEAN sebagai sebuah Organisasi Internasional yang netral dan menjadi fasilitator bagi negara-negara yang bersengketa," sambungnya.
(fjp/gah)
