PKB Tolak Hukuman Mati Bagi Koruptor

Jakarta - PKB menolak koruptor dihukum mati. PKB mempunyai alasan kuat untuk keputusannya itu. Hukuman mati bagi koruptor dinilai melanggar HAM.

"Memang UU memungkinkan itu, Tapi dorongannya hukuman mati sekarang ini dicabut karena melanggar HAM," tutur Sekretaris FPKB DPR, Hanif Dhakiri, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (17/11/2011).

Sebelumnya capim KPK Abdullah Hehamahua mendorong hukuman mati bagi koruptor yang memakan uang negara diatas Rp 50 miliar. Ia juga melontarkan ide untuk memiskinkan koruptor kelas teri dan menghukumnya menjadi pekerja sosial.

Namun bagi PKB yang terpenting adalah hukuman berat bagi koruptor. Dengan memaksimalkan sistem penahanan dan penjara.

"Sebenarnya lembaga pemasyarakatan tinggal diperketat," tutur Hanif santai.

Menurutnya dengan cara ini koruptor tetap akan jera. Karena tidak diberi ruang bebas dan menikmati kemewahan sel penjara.

"Dihukum seberat-beratnya. Sistem penjaranya harus diperbaiki. Pasti koruptor jera dan tidak mengulangi perbuatannya," tandas Hanif.

(van/ndr)