Bambang Widjojanto: Penjara Tak Bisa Buat Koruptor Jera

Jakarta - Calon Pimpinan KPK Bambang Widjojanto menilai penjara tak mampu membuat koruptor jera. Banyaknya praktik kotor di rutan perlu membuat KPK menimbang cara alternatif dalam pemberantasan korupsi.

"Visi saya melakukan pemberantasan korupsi yang efektif dan efisien untuk menciptakan negara bebas KKN. Kita sulit membuat jera dengan penjara kalau penjaranya situasinya seperti sekarang ini," tutur Bambang.

Hal ini disampaikan Bambang dalam diskusi KPK Baru, Indonesia Baru, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (17/11/2011).

Karena itu ia menawarkan sejumlah program. Salah satunya meningkatkan konsolidasi KPK dengan penegak hukum lainnya, menjadikan KPK sebagai trigger mechanism.

"Programnya adalah audit kinerja, personal building, refreshing and advance program, dan penguatan internal control mechanism. KPK harus jadi trigger mechanism, konsolidasi dengan penegak hukum PPATK, BPK dan Ombudsman,"tuturnya.

"Kebijakan pencegahan yang kohesif sangat diperlukan. Kita harus mendorong e-ktp menjadi SIN. Revitalisasi sumber data dan informasi. Sumber data dijadikan peningkatan konsolidasi dan sinergitas antar penegak hukum,"bebernya.

Selain itu diperlukan mekanisme pengawasan yang lebih ketat. Agar KPK bergerak cepat pada jalurnya.

"Salah satu yang penting adalah membuat desain mengenai supervisi dan koordinasi KPK dengan penegak hukum lainnya. DPR yang punya fungsi pengawasan sebenarnya bisa bekerja bersama agar metode pengawasannya lebih optimal," jelas Bambang.

Pencegahan korupsi memang menjadi fokus utama. Karena pemberantasan korupsi yang sebenarnya memang dari akarnya, dengan menggerakkan gerakan antikorupsi di masyarakat.

"Korupsi tidak bisa dilakukan bagi semua bidang. Karena itu kita lakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi berbasis national interest, sektoral, dan fokus. Diperlukan metode preventif, preemtif secara bersamaan. Pada akhirnya dilahirkan orang yang takut melakukan korupsi, tidak bisa melakukan korupsi, dan kemudian menjadi penyadaran agar tidak terjadi lagi tindakan korupsi,"lanjutnya.

Selain itu ia juga menilai perlunya pemahaman KPK tentang sistem perekonomian. Agar bisa menerka dan mengantisipasi korupsi anggaran.

(van/mad)