TNI Tak Setuju Hak Politiknya Dikembalikan

Jakarta - Usulan pengembalian hak politik kepada anggota TNI ternyata mendapat sinyal negatif dari tubuh TNI sendiri. Institusi tentara Indonesia menilai, hak politik justru akan memicu konflik kepentingan.

"TNI itu harus tetap netral karena kalau prajurit TNI diberi hak memilih dalam pemilu maupun pemilukada dapat memicu konflik dan perpecahan dalam tubuh TNI," kata Kababinkum TNI Mayjen TNI S Supriyatna.

Hal itu disampaikan saat raker Pansus RUU Pemilu di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (16/11/2011).

Menurut Supriyatna, dengan begitu hak mimilih justru akan membuat TNI menjadi tidak netral dan independen lagi. "Netralitas dan independensi TNI akan hilang, bahkan mungkin terjebak dalam konflik kepentingan di antara politisi," katanya.

Selain itu, pemberian hak politik juga bisa bertentangan dengan pasal 39 UU 34/2004 tentang TNI. Dalam pasal tersebut, anggota TNI dilarang terlibat dalam kegiatan pemilihan seperti pemilu.

"Itu harus tetap memperhatikan pasal 39 UU 34/2004 tentang TNI. Di situ anggota TNI dilarang memilih," kata Supriyatna.

Sebelumnya, politisi FPKB Abdul Malik Haramain mengusulkan mengembalikan hak politik TNI. Usulan itu disampaikan dalam rapat Pansus RUU Pemilu yang digelar bersama TNI dan Polri.

(ken/vit)