Hilangkan Dugaan Jual Beli Pasal di UU, DPR Harus Hapus Rapat Tertutup

Jakarta - DPR lagi-lagi mendapat sorotan. Kali ini terkait dugaan jual beli pasal dalam UU. Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD yang menyuarakan dugaan itu. Kalangan DPR ramai-ramai membantah. Namun untuk memastikan, DPR harus mau berubah diri.

"Di DPR ada forum rapat tertutup dalam pembahasan RUU, hal ini yang secara tidak langsung menyuburkan dan memuluskan dugaan praktik jual beli pasal," jelas peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Indonesia, Ronald Rofiandri saat dihubungi detikcom, Rabu (16/11/2011).

Ronald menjelaskan, isu jual beli pasal itu sulit dibuktikan. Selama ini hanya isu-isu saja yang bertebaran. "Bukti itu biasanya dari pengalaman empiris mantan anggota DPR atau pemerintah, jadi kita sulit mengetahui," terangnya.

Nah, kembali ke soal rapat tertutup itu, Ronald menjelaskan, biasanya rapat itu hanya khusus bagi anggota DPR. Kelompok masyarakat sipil atau media sulit menjangkau.

"Selama DPR masih mempertahankan ruang tertutup dalam membahas RUU, maka dugaan-dugaan akan terus berseliweran," terangnya.

Ronald memberi contoh dalam pembahasan RUU Notaris pada DPR periode lalu. RUU itu sempat diterpa isu tidak sedap. Pembahasan RUU itu tidak lazim, hanya dikerjakan dalam 2-3 minggu.

"Padahal sangat mustahil RUU dibahas dan selesai dalam waktu singkat. Nah, di sana muncul dugaan ada sesuatu terkait hanya satu organisasi notaris yang diakui. Tapi sekali lagi isu seperti ini sulit mendapatkan pembenarannya kecuali ada pihak yang terlibat mengaku," terangnya.

(ndr/vit)