Mustasyar NU Minta Aturan Tegas Larang Pengurus Berpolitik Praktis

Mustasyar NU Minta Aturan Tegas Larang Pengurus Berpolitik Praktis

- detikNews
Kamis, 15 Jul 2004 18:56 WIB
Tasikmalaya - Mustasyar NU meminta agar disiapkan amandemen AD/ART jam'iyah ini untuk mengatur secara tegas larangan pengurus NU terlibat dalam proses politik praktis. Mekanisme untuk menghentikan pengurus NU yang terlibat dalam proses politik praktis ini perlu, agar ada kepastian hukum yang mengikat.Demikian salah satu butir rekomendasi sejumlah kiai NU yang tergabung ke dalam Mustasyar PB NU. Pertemuan para kiai ini dilakukan di kediaman pengasuh Ponpes Cipasung, KH Ilyas Ruchiyat di Singaparna, Tasikmalaya Kamis (15/7/2004).Para kiai yang tergolong sepuh ini mengingatkan bahwa fungsi NU menjadi pemandu ummat dalam pelaksanaan Ahlussunah wal Jama'ah. Para kiai senior yang hadir langsung dalam pertemuan itu adalah 4 dari 9 orang Mustasyar PB NU yaitu KH Ilyas Ruchyiat sebagai tuan rumah, Gus Dur, Tuan Guru H Turmudzi dari Bagu Mataram, dan KH Ayip Abdullah Abbas yang mewakili KH Abdullah Abbas dari Ponpes Buntet Cirebon.Selain itu, dua mustasyar lain yaitu KH Abullah Faqih (Langitan, Tuban) dan KH Sanusi Baco (Sulsel) menyatakan pendapatnya melalui telepon (teleconference) dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 3 jam itu. Tiga mustasyar lainnya yakni KH Idris Marzuki (Kediri) tengah melakukan umrah, Syeih Muda Nasution (Sumsel), karena kondisinya tidak memungkinkan datang dan KH Hidaroniy (Kalsel) tidak bisa dihubungi.Gus Dur sendiri seusai pertemuan menyatakan, berkumpulnya para mustasyar itu sebagai realisasi salah satu pasal dalam AD-ART NU. Dalam ketentuan itu disebutkan, bila dipandang perlu maka mustasyar bisa melakukan pertemuan kapan saja. Gus Dur menolak keras jika pertemuan itu dikaitkan dengan desakan Muktamar Luar Biasa terhadap PB NU berkaitan dengan keterlibatan sejumlah pengurusnya di dalam kancah pilres kemarin. "Itu tidak dibicarakan. Kita hanya bicara soal nasehat dan saran," kata Gus Dur.Inti pertemuan itu sendiri, menurut Gus Dur, adalah untuk menjaga keutuhan NU dan tetap berada pada rel Khittah NU 1926. "Khittah itu artinya, NU tidak ikut serta dalam politik praktis," tegas Gus Dur. (asy/)


Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar di sini