Pejabat Harus Tenggang Rasa, Jangan Jor-joran

Jakarta - Kritik Ketua KPK, Busyro Muqoddas, terhadap gaya hidup pejabat negara yang hedon dan perlente dapat dibilang mewakili suara sebagian masyarakat. Gaya hidup seperti itu jika dibandingkan dengan realita masyarakat yang ada, justru sangat berbanding terbalik.

"Kalau kita lihat kinerja pejabat, masyarakat itu masih banyak yang mengeluh. Secara psikologis, orang itu memberi penilaian berdasarkan kesan-kesan yang dia lihat. Misalnya, ada kemewahan pejabat dengan kinerjanya. Orang akan menilai ini ada yang nggak beres. Secara sosial, ini mendapatkan nilai negatif," ujar Psikolog dari Universitas Indonesia, Bagus Takwin, kepada detikcom, Sabtu (12/11/11).

Bagus menambahkan kalau memang kinerja para pejabat tersebut bagus, tentu tidak akan jadi masalah. Hanya saja, seperti mobil mewah, apa itu diperlukan?

"Kurang pantas karena masih banyak masyarakat kita yang berada di bawah garis kemiskinan. Bukan berarti pelit tapi berhemat karena kan bisa digunakan buat yang lain," tuturnya.

Menyikapi hal ini, tenggang rasa tentu menjadi sebuah tuntutan agar tidak terjadi kesenjangan sosial. Sementara kesejahteraan yang merata tetap menjadi mimpi.

"Tenggang rasa, jangan terlalu jor-joran memperlihatkan kemewahan, sementara masih banyak masyarakat kita yang di bawah garis kemiskinan, apalagi memakai fasilitas pemerintah," lanjut Bagus.

Sebelumnya Busyro menyindir pejabat negara dan anggota dewan yang kerap kali bergaya perlente. Ia menilai lembaga negara dihuni pemberhala nafsu dan syahwat politik kekuasaan dengan moralitas rendah sehingga mengakibatkan berakarnya budaya korupsi.

Hal itu dikemukakan, Busyro Muqoddas pada pidato kebudayaan Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) 2011 di Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta, Kamis (10/11/2011) malam.

"Yang jelas mereka sangat perlente, mobil dinas Crown Royal Saloon yang jauh lebih mewah dari mobil perdana menteri negeri tetangga. Mereka lebih mencerminkan politisi yang pragmatis-hedonis," ucap Busyro dalam pidatonya.


(mok/mok)