4 Langkah Utama Kepala UP4B di Papua

Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah menunjuk Letjen TNI (purn) Bambang Darmono sebagai Kepala Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat (UP4B). Setidaknya ada empat tindakan yang akan dilakukan saat memulai tugasnya di Papua.

"Hal yang kedua yang ingin saya kemukakan adalah mengenai pertanyaan-pertanyaan yang selalu ditanyakan wartawan dan selama ini tidak pernah saya jawab. Saya pikir ini saatnya saya menjawab," kata Bambang dalam jumpa pers bersama Wakil Presiden Boediono di Kantor Wapres, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (11/11/2011).

Tindakan pertamanya, kata Bambang, adalah melakukan sosialisasi UP4B yang dibentuk melalui Perpres Nomor 65-66 Tahun 2011. Seperti diketahui, hingga saat ini masih terjadi penentangan-penentangan terhadap munculnya lembaga ini. Karena itu, Bambang perlu menjelaskan keberadaan UP4B.

Selain itu, menurutnya, sosialisasi adalah faktor penting. Ia mendengar bahwa tidak berjalannya otonomi khusus (otsus) di Papua disebabkan sosialisasi yang kurang baik. Bambang menginginkan hal itu tidak terjadi lagi di UP4B. Sehingga dalam waktu yang tidak lama, resistensi terhadap lembaga yang dikepalainya bisa hilang.

"Itu target menjadi target penting buat kita, sehingga UP4B bisa segera melaksanakan tugasnya," jelas Bambang.

Langkah Bambang kedua adalah menjalin komunikasi dengan semua lapisan masyarakat di Papua, termasuk, dialog dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Dikatakan Bambang, dialog dengan segenap lapisan masyarakat di Papua harus dibangun secara konstruktif.

"Tujuannya harus menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini mengganjal dengan teman-teman yang ada di Papua," cetusnya.

Ketiga, lanjut Bambang, UP4B akan melakukan konsolidasi baik dari aspek personil maupun dari aspek dukungan material yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas. Kantor UP4B akan ditempatkan di Papua, bukan di Jakarta. Kantor itu akan menempati bekas gedung Indonesia Joint Development Foundation (IJDF) di Jayapura. Gedung itu akan direnovasi untuk disiapkan menjadi kantor UP4B.

"Begitu juga konsolidasi untuk bidang personil. Kami sudah menyiapkan siapa-siapa yang akan ikut dalam perahu. Ada teman-teman birokrasi dan civil society. Ini akan kita combine sedemikian rupa sehingga kita akan jalankan misi sebaik-baiknya," terang Bambang.

Keempat, untuk mengatasi disharmoni dalam integrasi sosial, pihaknya sedang merancang untuk melibatkan partisipasi seluruh masyarakat Indonesia untuk mempercepat pembangunan di Papua. Disharmoni dalam integrasi sosial itu memang menjadi PR di Papua setelah selesainya integrasi teritori di masa lalu.

"Tentu akan sangat bermakna membangun harmoni ini kembali. Karena harmoni bukan hanya konteks teritori, tapi harmoni di Papua harus diwujudkan. Apa yang salah apabila masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam proses itu? Akan memberikan dukungan yang kuat," kata Bambang yakin.



(irw/lrn)