KY: Masih Banyak Hakim yang Punya Integritas

Jakarta - Di tengah ketidakpercayaan publik terhadap dunia peradilan, Komisi Yudisial (KY) tetap optimis lembaga peradilan akan berubah menjadi lebih baik. Sebab, masih banyak hakim yang punya integritas dan profesionalitas yang bisa memperbaharui lembaga peradilan sehingga menjadi rumah keadilan.

"Tidak hanya sedikit, tapi saya optimis, masih banyak hakim yang bersih, punya integritas dan profesional yang akan merubah lembaga ini menjadi rumah keadilan bagi masyarakat nantinya," kata Komisioner KY bagian hubungan antar lembaga, Ibrahim.

Hal ini ia sampaikan di sela-sela media workshop di Hotel Marbella, Bandung, Jawa Barat, Kamis, (10/11/2011).

Optimisme tersebut bukannya tanpa alasan. Sebab dirinya pernah melakukan investigasi ke berbagai pengadilan di luar Jakarta dan menemukan secercah harapan tersebut. Seperti saat mengunjungi Pengadilan Negeri Surabaya, dia menemukan hakim yang bersahaja.

"Ada yang datang ke pengadilan masih naik angkutan umum. Sampai kantor tidak kemana-mana (ruang kerja-ruang sidang). Usai jam kantor pulang ke rumah. Dan yang seperti itu masih banyak," kisahnya.

Untuk mengarah kepada lembaga peradilan yang adil, maka harus dilakukan rekruitmen yang baik dengan sistem jenjang karier yang transparan. Dirinya mengakui banyak hakim yang berkualitas tetapi kariernya malah dari pelosok daerah ke pelosok daerah.

Meski demikian dirinya tidak menampik ada hakim yang mempunyai profesionalitas pas-pasan. Ditambah lagi gaya hidup yang glamour. "Tapi itu oknum. Kita harus kikis itu," cetus Ibrahim.

Salah satu cara mengikis, yaitu menghapus budaya feodal. Seperti menghormati pimpinan yang sangat berlebihan secara materi ketika melakukan kunjungan ke daerah.

"Ada Ketua Pengadilan Tinggi yang berkunjung ke Pengadilan Negeri di daerah. Sambutanya luar biasa. Oleh karenanya, KY pernah diundang ke Pengadilan Negeri di daerah tetapi menolak makan-makanan yang disiapkan. Mengapa? Karena kita tahu berapa anggaran untuk sebuah pengadilan. Bayangkan, jika satu orang di anggar makan Rp 100 ribu, lalu ada 10 orang yang makan, sudah Rp 1 juta. Dari mana uang itu? Bukanya tidak menghormati tuan rumah, tapi kami tahu kemampuan anggaran pengadilan. Ini yang harus dirubah," tuntas Ibrahim.


(asp/her)