Busyro: Bila Ada Pelanggaran, Hakim Tipikor Harus Diberi Sanksi Tegas

Jakarta - Ketua KPK Busyro Muqoddas meminta hakim-hakim pengadilan Tipikor daerah yang membebaskan para terdakwa korupsi diawasi. Bila terbukti ada pelanggaran, Busyro meminta hakim-hakim tersebut harus diberi sanksi tegas.

"Jadi nanti kalau ada hakim-hakim bermasalah, ada pelanggaran kode etik yang serius, pecat tidak dengan hormat. Dan kalau ada unsur pidananya proses. Harus keras," ujar Busyro usai menghadiri acara kebudayaan Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) 2011 di Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta, Kamis (10/11/2011) malam.

Menurut Busyro pengawasan tersebut harus dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA), KPK dan Komisi Yudisial (KY). Selain itu, Busyro mengusulkan agar ICW dan Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) juga dilibatkan.

"Kami mengusulkan agar MA duduk bersama bersama ICW, KY, KPK, Pukat UGM. ICW dan Pukat UGM itu representasi masyarakat madani. Tiga nya ini lembaga negara," terangnya.

Banyak Pengadilan Tipikor Daerah yang memvonis bebas para pelaku tindak korupsi. Akibatnya keberadaan pengadilan Tipikor pun dipersoalkan. Banyak kalangan menilai pengadilan Tipikor di daerah tidak efektif menjerat koruptor.

(her/her)