Jangan Biarkan Komodo Jadi Komoditas Bisnis dan Politik

Jakarta - Wakil Presiden World Association Youth (WAY) atau organisasi pemuda se-dunia, Ahmad Doli Kurnia mengimbau, agar persoalan Komodo tidak menjadi komoditas bisnis dan politik. Sebabnya, dikhawatirkan perdebatan persoalan Komodo yang didorong untuk masuk the New 7 Wonders in World dimanfaatkan pihak asing.

"Kita pantas khawatir bahwa Komodo dijadikan komoditas bisnis oleh pihak asing yang hanya mencari keuntungan atas kekayaan hayati Indonesia. Bayangkan, sampai sekarang hak atas Komodo masih mereka klaim (The New 7 wonders), pemerintah sudah menarik diri dan membatalkan kontrak dengan NGO itu. Celakanya lagi, dia sibuk mencari keuntungan, kita malah ribut-ribut sesama kita di dalam negeri," ujar Ahmad Doli Kurnia dalam rilisnya kepada detikcom di Jakarta, Kamis (10/11/2011) malam.

Menurut catatan Doli Kurnia, sejumlah catatan terkait pro kontra yang terjadi setelah diketahui bahwa lembaga promotor 'The New 7 Wonders' adalah sebuah NGO yang tidak jelas keberadaannya. Lembaga yang kabarnya berpusat di Swiss dan cuma eksis dengan 'virtual office' nya, awalnya juga mengajak pemerintah Indonesia dan telah menandatangani kontrak mengikutkan Komodo sebagai kandidat competitor The New 7 Wonders.

Namun, lanjut Doli Kurnia, karena belakangan pemerintah mengetahui NGO itu tidak jelas keberadaannya dan meminta sejumlah uang besar untuk kompetisi itu, akhirnya pemerintah membatalkan kontrak dan menyatakan Komodo mundur dari pencalonan tersebut. Tapi, NGO yang dipimpin oleh Jean Paul itu tetap bersikeras dan mengkaim Komodo sebagai peserta yang bisa dijadikan patner untuk menjadi representasi bangsa Indonesia.

Pada saat itu, menculah nama Emmy Hafild, yang kemudian mencari tokoh dan didapatlah Jusuf Kalla. Ditegaskannya, perlu diketahui Komodo sudah diakui UNESCO sebagai World Heritage atau kekayaan dunia.

"Jadi masyarakat kita tidak perlu mengeluarkan uang lagi via SMS untuk menyatakan bahwa Komodo itu diakui oleh masyarakat internasional," pungkas mantan Ketua Umum DPP KNPI ini.



(zal/her)