Alasan Golkar & PDIP Usulkan PT 5 Persen

Jakarta - Golkar dan PDIP dinilai arogan karena mengusulkan Parliamentary Threshold (PT) sebesar 5 persen dan mengancam eksistensi parpol lain. Apa alasan mereka mengusulkan peningkatan PT yang signifikan itu?

"Apa pikiran kita soal PT 5 persen? Apakah kita tetap mau dengan sistem presidensial? Kita bisa bandingkan dengan di Brazil yang katanya baik meski partai banyak. Secara akademik, sistem presidensial itu kompatibel dengan parlemen yang diisi partai yang minim. Itu pandangan akademisi dan juga di publik," terang Wakil Ketua Komisi II DPR dari PDIP, Ganjar Pranowo, dalam diskusi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (10/11/2011).

Menurut Ganjar PT akan mendorong penyatuan parpol seperti yang terjadi di Malaysia. Sebab, koalisi hingga kini tak ada yang efektif.

"Lewat PT, mendorong partai bergabung seperti di Malaysia ada barisan nasional. Faktanya meskipun sekarang ada koalisi, sistem presidensial pun tak jalan karena partai berporos, tidak kompak padahal berangkat dari gabungan. Makanya kami suarakan kembali ke nomor urut, dengan PT 5 persen terjadi penggabungan partai," tuturnya.

Tanpa penyederhanaan parpol, Indonesia bisa terjebak dalam demokrasi multipartai yang ribet. Bayangkan jika ada puluhan parpol mengikuti pemilu, angka PT yang rendah bisa meloloskan mereka dengan mudah ke parlemen.

"Kalau besok 40 partai bersaing, lalu sistem suara terbanyak, dengan dapil yang 3-10, maka bisa dibayangkan berantemnya seperti apa. Makanya mari kita rembukan. Jadi kita jangan bahas dulu tapi kita petakan isu yang menonjol, lobi dulu untuk partai, jangan langsung muncul poros tengah,"jelas Ganjar.

Pandangan Golkar pun tak jauh berbeda. Adalah Ketua Dewan Penasehat Golkar Akbar Tanjung yang mengusulkan angka PT 5 persen.

"Rapimnas Golkar tahun 2010, merekomendasi PT 5-10 persen, lalu diformulasikan 7 persen, tapi Bang Akbar bilang jangan arogan makanya muncul PT 5 persen," tutur Jubir Golkar, Nurul Arifin, dalam forum yang sama.

Golkar juga termasuk yang menilai koalisi saat ini tak efektif. Penyederhanaan parpol pun menjadi solusinya, tanpa semangat menggerus partai lainnya.

"Lalu soal multipartai meskipun ada koalisi ternyata tak menjamin jalannya sistem presidensial. Menghalangi partai untuk tumbuh, tidak juga. Suara yang tidak masuk parlemen bisa jadi oposisi lagi. Tidak ada alasan untuk halangi dirikan partai, tapi apakah sanggup ikut pemilu dan apakah sanggup lolos parlemen, hidup ini penuh seleksi," jelasnya.

Golkar menegaskan tak ada suara hilang karena PT. Kalaupun ada hanyalah karena rakyat yang tidak menentukan pilihan dalam pemilu.

"Jadi tidak ada suara yang terbuang percuma. Bahwa ada yang memiliki kesadaran nggak mau memilih atau ada yang memilih tapi suaranya tidak sah. Kami mengundang rekan-rekan untuk berpikir secara negarawan, untuk partai kecil, kami sudah tawarkan solusi," tandas Nurul.

(van/gun)