Pemerintah Enggan Campuri Kisruh SMS Komodo

Jakarta - SMS untuk mendukung Pulau Komodo sebagai salah satu keajaiban dunia banyak dipermasalahkan. Menanggapi hal ini, pemerintah tidak ingin terlibat terlalu jauh.

"Saya sudah beberapa kali menyampaikan posisi pemerintah, intinya kalau ada pihak swasta yang ingin melakukan, menggalakkan voting silakan, tidak ada masalah," kata Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Mari Elka Pangestu di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta, Rabu (9/11/2011).

Mari memaparkan, pemerintah dalam hal ini Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sudah mempunyai program untuk mengembangkan Taman Nasional Komodo dari beberapa tahun yang lalu.

"Dan program itu akan terus berjalan termasuk melakukan promosi dengan berbagai cara yang lain. Karena memang komodo sebagai ikon Indonesia itu sesuatu yang unik dan bisa digunakan untuk mempromosikan Indonesia maupun NTT dan daerah sekitarnya," papar Mari.

Namun demikian, pemerintah tetap memiliki tanggung jawab untuk melestarikan Pulau Komodo. "Kita juga punya tanggung jawab karena dia sudah diakui oleh UNESCO sebagai natural and cultural heritage rights itu tahun 1991. Untuk itu kita harus menjaga kelestariannya, konservasinya harus dijaga dari taman nasional itu sendiri maupun dari komodonya," imbuhnya.

"Komodo itu kan binatang yang dilindungi. Nah ini kita akan terus dengan program kita. Tapi kalau ada swasta yang mau melakukan penggalangan voting ya silakan," papar mantan Menteri Perdagangan ini.

(anw/vit)