SBY Perintahkan Penyelesaian Segera Sengketa di Freeport

Jakarta - Presiden SBY mendorong jajaran pemerintahan daerah dan Kementerian Tenaga Kerja lebih proaktif dalam upanya membantu penyelesaian sengketa berkepanjangan di PT Freeport Indonesia. Meski kasus di Timika itu antara serikat pekerja dengan manajemen, namun pemerintah wajib membantu penyelesaiannya.

Demikian disampaikan Presiden SBY ketika membuka rapat kabinet membahas perkembangan situasi politik dan keamanan di Papua. Rapat berlangsung di Kantor Presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Rabu (9/11/2011).

"Saya memberikan instruksi khusus agar masalah perburuhan di Freeport dikelola dengan baik. Memang itu sengketa antara manajemen dengan serikat pekerja dan itu terjadi di mana-mana, tapi pemerintah berkewajiban membantu menyelesaikan," ujar SBY.

Mengenai pengelolaan keamanan di Papua, Presiden SBY menegaskan hukum tetap harus ditegakkan. Bagaimana pun keamanan di Papua harus dipulihkan dan dipelihara, namun tetap harus sejalan dengan aturan hukum berlaku dan perlindungan terhadap HAM.

"Hukum harus ditegakkan dan keamanan harus dipelihara, karena itu untuk melindungi saudara-saudara kita di Papua dan Papua Barat," tegas SBY.

Lebih lanjut presiden memerintahkan kepada para menteri koordinator dan Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat melakukan dialog dengan masyarakat setempat, terutama dengan tokoh adat. Hasil temuan di lapangan kemudian dikonsultasikan dengan pemerintah pusat untuk dicarikan solusinya.

"Datanglah ke Papua, pahami persoalan di lapangan dan cari solusi. Beda antara menerima laporan dengan saudara datang langsung bertemu tokoh-tokoh adat dan masyarakat bersama-sama mencari solusi," perintah SBY.

(anw/lh)