"Demokrat berada di antara dua pilihan yang sangat sulit, yaitu berkompromi antara keinginan Cikeas (SBY) atau keinginan kader. Bila mekanisme penetapan capres tidak dikelola secara baik dan demokratis, Demokrat akan dibayangi perpecahan dan konflik internal," kata analis politik Charta Politika Arya Fernandes kepada detikcom, Rabu,(9/11/2011).
Menurut Arya, secara historis Demokrat mempunyai pengalaman pahit adanya faksi-faksi politik yang lahir dari Kongres Demokrat di Bandung. "Ketegangan antarfaksi ini bisa menguat kembali bila tak ada mekanisme yang demokratis dalam menentukan calon presiden atau dimanfaatkan pihak ketiga dengan memancing di air keruh," imbuhnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Bila tidak mau berakhir konflik dan perpecahan, Demokrat harus memastikan mekanisme penjaringan capres untuk menjamin setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk bertarung secara terbuka dan fair," sambung Arya.
Salah satunya menurut Arya bisa berupa kompetisi secara terbuka melalui konvensi atau melalui hasil survei. Selain itu, bila SBY tidak berhati-hati dalam memilih mekanisme penetapan capres juga akan berpengaruh pada citra politik SBY dan masa depan Partai Demokrat.
"Bila hanya penunjukkan langsung tanpa ada kompetisi yang fair dan terbuka, SBY akan dianggap bukan seorang demokrat yang sejati oleh publik. Ini tentu membahayakan masa depan elektoral Demokrat," ujar Arya.
Sebagai catatan, beberapa waktu lalu, Ketua Fraksi Partai Demokrat Jafar Hafsah menyebut beberapa nama yang beredar sebagai calon presiden yang diusung Partai Demokrat di antaranya, Pramono Edhie Wibowo, Djoko Suyanto, Anas Urbaningrum, dan Ani Yudhoyono.
(mpr/vit)











































