Nasib Pengadilan Tipikor Tergantung Visi Presiden & DPR

Jakarta - Wacana pembubaran Pengadilan Tipikor di daerah mengemuka setelah banyak terdakwa kasus korupsi bebas. Namun, nasib pengadilan tersebut akan sangat tergantung dari visi pemerintah dan DPR sebagai pembentuk undang-undang.

"Itu tergantung visi dari presiden dan DPR saja," ucap pengamat hukum tata negara Irman Putra Sidin di sela-sela peluncuran buku "Etika Negara Demokrasi" karya Peter C Zulkifli, Hotel Gran Melia, Kuningan, Jakarta, Selasa (8/11/2011).

"Di sinilah butuh visi dari presiden dan DPR. Karena untuk mengubah itu kan harus mengubah undang-undang. Artinya harus melibatkan 560 anggota DPR, sembilan kekuatan partai politik, terus presiden," terangnya.

Menurut Irman, hendak dibubarkan atau diubah Pengadilan Tipikor sangat tergantung dari sikap yang diambil oleh DPR dan presiden. Yang penting, jangan sampai sikap tersebut diambil atas dasar suka dan tidak suka dengan putusan bebas Pengadilan Tipikor.

"Yang penting ada argumentasi yang bisa dipertanggunngjawabkan secara visioner," katanya.

Usulan pembubaran Pengadilan Tipikor di daerah pertamakali datang dari Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD. Setiap perkara tindak pidana korupsi lebih baik ditangani oleh Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, dan bila tidak tertangani dialihkan ke pengadilan Umum.

"Jadinya, Pengadilan Tipikor di daerah yang banyak membebaskan koruptor daripada pengadilan biasa. Pengawasan lemah, kolusi di daerah lebih mudah, sistem seleksinya juga abal-abal," beber Mahfud.

Menkum HAM Amir Syamsuddin mengakui adanya kekecewaan masyarakat terhadap Pengadilan Tipikor di daerah. Pemerintah pun tengah menggagas pemusatan Pengadilan Tipikor di Jakarta.

"Itulah kenapa saya dan wakil menteri merespons keluhan dengan beberapa wacana yang berkembang. Antara lain, Tipikor berpusat di Jakarta. Tapi Itu wacana," katanya, Senin (7/11), kemarin.


(irw/irw)