Yusril Setuju Puteh Dinonaktifkan

Jakarta - Menteri Kehakiman dan HAM Yusril Ihza Mahendra mengaku setuju bila Abdullah Puteh dinonaktifkan sebagai Gubernur NAD untuk makin memperlancar pemeriksaan mengenai dugaan korupsi. Dirinya mengusulkan agar Presiden segera memberhentikan sementara Puteh."Untuk memperlancar pemeriksaan, Presiden sebaiknya menonaktifkan sementara Puteh. Tetapi prosesnya harus tetap melalui DPRD NAD."Penjelasan tersebut disampaikan Yusril disela-sela peluncuran buku otobiografinya di Graha Niaga, Jl. Sudirman, Jakarta, Rabu (14/7/2004) malam.Meski demikian, menurutnya, presiden tetap tidak bisa serta merta langsung menonaktifkan Puteh. "Presiden tidak bisa langsung memberhentikan gubernur. Ini sesuai dengan ketentuan UU pemerintahan daerah yang berlaku," tukasnya. Dirinya menghimbau, DPRD NAD segera menindaklanjuti kasus yang sedang dihadapi Penguasa Darurat Sipil Daerah di bumi nanggroe tersebut. "DPRD harus menyadari bahwa pejabat pemerintah yang disangka melakukan tindak pidana korupsi harus diambil langkah pemberhentian sementara untuk dilakukan pemeriksaan secara hukum," tandas dia. (ton/)