Tenda Malaysia Nyelip di Mina, Indonesia Kirim Nota Protes

Makkah - Misi haji Indonesia mengirim nota protes pada Muassasah Asia Tenggara sebagai pengelola haji jamaah di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Salah satu isi nota protes itu adalah masuknya satu tenda Malaysia di perkampungan Indonesia, tepatnya di maktab 52.

"Kita sudah protes maktab yang ditempati Malaysia," ujar Sekjen Kemenag Bahrul Hayat, di depan tenda misi haji Indonesia, Senin (5/11/2011) malam.

Pihaknya telah berbicara dengan Direktur Muassasah Asia Tenggara pada Minggu malam. Muassasah berkilah, pada dasarnya pihaknya tidak bisa menelantarkan jamaah yang memegang paspor Asia Tenggara.

Namun pemerintah Indonesia tak bisa menerima alasan itu. Bagi pemerintah, katanya, alasan itu mengingkari kesepakatan tentang penempatan jamaah haji Indonesia dalam satuan-satuan maktab tanpa dicampur jamaah negara lain.

Selain itu, ungkap Bahrul, pemerintah Indonesia juga menyatakan keberatan terhadap tindakan muasassah menempatkan sejumlah jamaah haji nonkuota di maktab jamaah haji kuota. Tindakan itu mengingkari kesepakatan.

Nota protes lainnya adalah soal katering prasmanan. Sejumlah jamaah haji Indonesia tidak kebagian jatah makanan karena kehabisan. Kompor juga telat dihidupkan untuk memasak sehingga katering telat datang. Untuk menghindari kasus serupa terulang, pemerintah meminta muasassah menyediakan katering cadangan sebanyak 3.000 porsi untuk setiap maktab.

Protes sebelumnya telah dikirimkan Indonesia terkait transportasi Arafah-Muzdalifah-Mina (Armina). Kondisi bus yang buruk membuat bus mogok, sehingga berdampak pada lalu lintas pengangkutan jamaah. "Ini sangat serius," kata Bahrul.

Sedangkan terkait sorotan Ketua Marzuki Alie tentang katering sistem prasmanan yang harus diganti dengan nasi boks, Bahrul Hayat menuturkan, pemerintah harus menimbang risiko yang paling kecil antara nasi box dan prasmanan. Nasi boks memang lebih mudah, tapi, menurutnya, tidak bisa menghindari masalah basi.

"Di Madinah saja yang pengawasannya ketat, masih ada kasus nasi basi. Sedangkan kalau prasmanan, masakan lebih fresh," katanya. Soal pemanggilan Komisi VIII pada Menteri Agama terkait hal ini, Bahrul menilai itu hak DPR. "Pemerintah cari yang terbaik," ujarnya.

Dikonfirmasi soal keabsahan Mina Jadid sebagai tempat mabit, Bahrul menjelaskan, pada tahun 2008 Kemenag telah mengumpulkan ulama syar'i dan fiqih untuk mengkaji soal perluasan Mina (Mina Jadid) dan perluasan tempat mas'a (sa'i) di Masjidil Haram. Kesimpulan kajian itu adalah, Arab Saudi -- negara yang menerjemahkan teks Islam secara ketat -- pasti telah mengkaji masalah perluasan itu dengan hati-hati bersama para ulamanya tentang keabsahan Mina Jadid dan tempat mas'a.

(nrl/vit)