"Sebagai wakil ketua DPR saya sarankan dan menganjurkan Pak Wali Kota Bogor untuk taat kepada keputusan lembaga hukum," ujar Priyo kepada wartawan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (8/11/2011).
Menurut Priyo, bila telah diputuskan oleh MA sebagai lembaga peradilan tertinggi, maka putusan itu harus dijalankan. Apalagi sudah ada penguatan dari lembaga Ombudsman terkait sengketa itu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Golkar sendiri menjadi salah satu partai yang mengusung Dani ketika Pilkada Walikota Bogor 2009 silam. Tetapi Golkar belum memutuskan apakah akan menarik dukungan dan mengajukan hak interpelasi kepada Walikota Bogor, seperti yang dilakukan PDI Perjuangan.
"Saya ingin cek dulu problemnya apa, apa sebenarnya yang terjadi. Karena problemnya bisa jadi masalah di tingkat lokal yang rumit," imbuhnya.
(her/lrn)










































