Masa Tugas Satgas Anti Mafia Hukum Diusulkan Ditambah 2 Tahun

Jakarta - Koordinator Satgas Pemberantasan Mafia Hukum (PMH), Kuntoro Mangkoseobroto, mengusulkan masa tugas lembaganya diperpanjang 2 tahun lagi. Keberadaan Satgas masih diperlukan untuk percepatan pembenahan sistem dan aparat penegak hukum.

"Kalau saya pribadi, satgas ini perlu diperpanjang. Kami mengharapkan perbaikan sistem dituntaskan lagi, diperpanjang 2 tahun lagi," kata Kuntoro usai lounching buku di Kantor Komisi Yudisial (KY), Jl Kramat Raya, Jakarta, Selasa, (8/11/2011).

Sesuai Keppres Presiden, Satgas PMH akan berakhir pada penghujung 2011. Tapi bila merujuk kondisi penerapan sistem hukum dan ulah sejumlah oknum aparat penegak hukum yang menimpa masyarakat, keberadaan Satgas PMH masih sangat diperlukan untuk mempercepat perbaikan.

Kuntoro yang juga memimpin UKP3R lantas mengungkap sebuah kasus pemerasan senilai 'hanya' Rp 200 ribu yang dilakukan oleh seorang oknum Kapolsek. Korban pemerasan yang seorang petani melaporkannya melalui SMS hotline Satgas PMH.

"Berdasar laporan itu Satgas menelepon Kapolri. Kapolri lalu menelepon ke Kapolda, lalu Kapolda menelepon Kapolres dan Kapolres menelepon Kapolsek tersebut," papar Kuntoro tentang tindak lanjut yang Satgas PMH lakukan.

"Mungkin Kapolri bertanya, kok cuma Rp 200 ribu harus telepon Kapolri? Tapi hal seperti ini yang membuat jera Kapolsek tadi," jelas Kuntoro.

Oleh karenanya perbaikan masih terus dilakukan. Terutama kepada lembaga- lembnaga penegak hukum.

"Tahun ke dua, yang paling pokok adalah perbaikan seperti di Kemenkum HAM, Kepolisan, Kejaksaan dan sebagainya," tuntas Kuntoro.



(asp/lh)