Peran Polri di Papua Perlu Dikurangi

Jakarta - Peranan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dianggap terlalu gemuk untuk mengurus persoalan keamanan di tanah Papua. Alhasil, Polri harus rela berbagi peran dan kewenangan untuk memaksimalkan tugas-tugas pengamanan dengan institusi lain yang bisa dikontrol.

Usulan tersebut terlontar dari pakar ilmu politik FISIP Universitas Airlangga (Unair), Haryadi Anwari saat berbincang dengan detikcom soal aliran dana Freeport ke Polri, Selasa (8/11/2011).

"Harus ada reposisi peran polisi. Sekarang, A sampai Z urusan polisi. Dari korupsi, keamanan, kriminalitas hingga tilang di jalan. Saya kira, tidak ada di negara manapun yang semua dipegang polisi," tukas Haryadi.

"Oleh karena itu, harus dipikirkan ulang reposisi peran Polri. Seperti kalau dulu dari A sampai Z, sekarang cukup sampai M. Peran yang lain diberikan ke institusi yang lain dengan upaya tetap saling kontrol," tukasnya.

Menurut Haryadi, terdapat masa transisi yang agak membingungkan bagi Polri yang bertugas di Papua. Bila sebelumnya peran TNI sangat besar lewat komando teritorial era Orde Baru, saat ini Polri menangangi sendiri beban itu dengan bantuan minim dari pihak lain.

"Pasca reformasi, tiba-tiba mereposisi A sampai Z menjadi urusan polisi. Repososi kebablasan, dan itu harus dipikirkan ulang. Ketika menghadapi situasi di Papua, mereka kerepotan. TNI melihat ini dan hanya "membiarkan'.'Biar kapok rasain'. Kira-kira begitu," tukas Haryadi.

(Ari/van)