Menkum HAM: Masyarakat Kecewa dengan Performa Pengadilan Tipikor

Jakarta - Vonis bebas pada koruptor yang diberikan beberapa Pengadilan Tipikor di daerah menuai kontroversi. Banyak masyarakat dan pegiat antikorupsi mengecam vonis bebas itu. Menkum HAM Amir Syamsuddin pun mengaku bisa menangkap fenomena kekecewaan publik.

"Bahwa masyakarat sangat kecewa dengan performa dari pada Pengadilan Tipikor walaupun di satu sisi diperlukan bahwa tidak boleh ada intervensi terhadap satu keputusan pengadilan," jelas Amir di Jakarta, Senin (7/11/2011).

Amir mengaku kekecewaan itu realitas yang muncul di permukaan pemerintah tidak bisa diam melihat itu. Kini tengah digagas bahwa Pengadilan Tipikor di pusatkan di Jakarta.

"Itulah kenapa saya dan wakil menteri merespons keluhan dengan beberapa wacana yang berkembang. Antara lain, Tipikor berpusat di Jakarta. Tapi Itu wacana," terangnya.

Amir menjelaskan, dengan fenomena kekecewaan itu, berkaitan dengan UU Tipikor dan gagasan melakukan perubahan, tentunya jalaannya harus dirintis dengan usulan-usulan.

"Tentu kita usulkan melalui rancangannya, tapi sejauh itu diperlukan bahasan yang mendalam dan masukan dari mana-mana untuk kita ajukan penyempurnaan RUU Tipikor," tuturnya,

(ndr/gah)