Curhat Kepala LIPI Soal Rendahnya Dana Penelitian

Jakarta - "Kalau kita bicara sumber dana, wah kita jauh. Kalau sudah begitu, kita di dasar betul," kata Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Lukman Hakim.

Di meja ruang konferensi pers Kantor Wakil Presiden, Jl Medan Merdeka Selatan, Senin (7/11/2011), tak cuma sekali saja Lukman mengungkapkan keprihatinan atas anggaran penelitian di Indonesia. "Kita pokoknya kalau dalam kaitan dana, 'tenggelam' kita," ucapnya lagi.

Menurut pria yang bergabung di LIPI sejak tahun 1980-an ini, selama 40 tahun, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara nominal naik 4.000 kali. Namun, anggaran untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi hanya mengalami kenaikan 400 kali.

Saat ini, kata Lukman, anggaran untuk LIPI hanya 0,8 dari total APBN atau Rp 670 miliar. Kurang dari 1 persen. Anggaran tersebut terbagi 40 persen untuk penelitian, dan 60 persennya untuk anggaran rutin (gaji pegawai dan lain-lain).

Sementara, dana untuk anggaran riset di Indonesia secara keseluruhan hanya 0,03 persen dari produk domestik bruto Indonesia (PDB) yang diperkirakan mencapai Rp 6.300 triliun (700 miliar dolar AS), atau terbesar ke 16 di dunia.

Lukman, yang didampingi oleh wakilnya usai pembukaan LIPI Expo 2011, Endang Sukara, mengungkapkan, pada tahun 1980-1990, anggaran LIPI pernah di atas 1 persen dari APBN. Pada zaman mantan Menristek BJ Habibie, investasi di bidang keilmuan cukup signifikan. Banyak ilmuwan Indonesia yang disekolahkan ke luar negeri.

Namun, grafik itu kembali turun setelah era reformasi satu dasawarsa ke belakang ini. Namun, Lukman tidak buru-buru menyalahkan pemerintah. Menurutnya, perhatian pemerintah tersedot kepada masalah- masalah jangka pendek. Misalnya saja, Pemerintah SBY-JK (2004-2009) dihadapkan pada problem HAM, keutuhan NKRI, dan lain-lain.

"Dalam keadaan begitu iptek terkalahkan," cetus dia.

Peraih gelar PhD dari Universitas Tokyo tahun 1994 ini mengungkapkan, negara-negara lain lebih maju dalam hal anggaran penelitian. Ia menyebut Korea Selatan sebagai contoh. Di sana, pemerintah setempat mengikrarkan 4 persen PDB untuk riset. Korsel menyebut dirinya sebagai negara 747: 7 besar, dananya 4 persen, dan dalam waktu 7 tahun.

"Dia (korsel) adalah negara yang paling eksplisit di dalam kebijakan riset, dan Korea Selatan itu teman sejalan kita. Jadi pada waktu tahun 70-an, PDB per kapita dan seluruh ukurannya sama. Sekarang sangat berbeda kita dari negara lain," terang Lukman.

Lebih menjanjikannya kegiatan penelitian di luar negeri secara materi membuat para peneliti Indonesia tergoda. Banyak dari mereka yang akhirnya meninggalkan tanah air dan berkarir di lembaga penelitian di luar negeri. Lukman mengaku tidak bisa mencegah keinginan para peneliti itu.

"Bagaimana bisa menahan ya? Saya punya peneliti, 'Pak saya mau ke Singapura?' 'Berapa kamu dapat? 'Saya dapat bersih Rp 50 juta dengan segala fasilitas'. Nah, orang yang sudah 25 tahun bekerja, masa saya tahan?" kata Lukman.

Terlebih, sambung dia, si peneliti sudah post doctoral yang telah bekerja di LIPI. Ia harus diberi kesempatan untuk berkarya di negara lain, supaya dapat mengembangkan dunia ilmu pengetahuan secara lebih baik. Sedih memang, tapi itulah kenyataan yang harus dihadapi.

"Jadi kita bermain-main di samping hati kita sedih kalau dilaporkan bahwa 30 persen lebih dari publikasi Malaysia itu (penulisnya) adalah orang-orang Indonesia. Kan, orang produktif saja di sana," ucapnya.

Kepada pemerintah sekarang, Lukman cuma bisa berharap agar dana penelitian ditambah. "Kita harapkan perhatian langsung mengenai perlunya percepatan riset, biaya riset di pusat-pusat riset kita," tutup Lukman.

(irw/gun)