Golkar Sebut Moratorium Remisi Koruptor Kebijakan Tanpa Desain

Jakarta - Semula Kemenkum HAM akan menerapkan keputusan moratorium remisi. Namun rupanya moratorium yang dimaksud adalah pengetatan syarat pemberian remisi. Di mata Golkar, kebijakan ini dinilai lahir melalui keputusan tanpa desain perencanaan.

"Soal moratorium lalu berubah soal pengetatan persyaratan. Ini kan contoh orang ambil keputusan tidak dengan by design perencanaan. Tetapi kita harus positif thinking juga. Tetapi kalau pejabatnya begitu caranya, jangan bermimpi negara ini baik," kata Sekjen Partai Golkar, Idrus Marham.

Hal itu disampaikan dia usai salat Idul Adha di DPP Partai Golkar, Jl Anggrek Neli Murni, Jakarta Barat, Minggu (6/11/2011).

Dia mengatakan, remisi merupakan hak azasi para terpidana. Sepanjang UU mengatur, maka hak azasi terpidana harus dilindungi dan dipenuhi.

"Bayangkan saja orang yang sudah mendapatkan SK dan ditetapkan hari itu sudah bisa bebas bersyarat. Lalu di hari itu ada saudara Nurlip dari Golkar, Daniel Tandjung dari PPP lalu ada Agus Condro bebas di situ, tapi di tempat yang lain di hari yang sama kok diperlakukan beda. Lalu kemudian muncul pembicaraan soal moratorium lalu berubah soal pengetatan persyaratan," papar Idrus.

Menurutnya, karena Indonesia adalah negara hukum, maka harus dilihat dulu aturan hukum yang ada. "Jangan sampai kebijakan menteri menabrak aturan yang ada," sungut Idrus.

(vit/ndr)