Golkar Siap Kompromikan PT 5%, Tapi...

Jakarta - Partai Golkar tetap pada usulan nilai ambang batas parlemen/parliamentary threshold (PT) sebesar 5 persen. Bila dianggap terlalu tinggi, Golkar siap berkompromi tapi jangan sampai kesepakatan yang ada tiba-tiba dibatalkan sebagaimana terjadi pada pemilu sebelumnya.

"Ya nanti silakan saja (kompromi). Bagi kita ini sudah terlalu lama, kita tidak ingin lagi terulang pada periode lalu di mana PT 2,5 persen, tiba-tiba ada kesepakatan bahwa semua bisa jadi peserta pemilu lagi," ujar Sekjen Partai Golkar, Idrus Marham.

Hal itu disampaikan dia usai salat Idul Adha di DPP Partai Golkar, Jl Anggrek Neli Murni, Jakarta Barat, Minggu (6/11/2011).

Dia menjelaskan, usulan nilai ambang batas parlemen sebesar 5 persen bertujuan untuk memperkuat sistem presidensial sebagaimana anamah konstitusi. Sistem presidensial yang kuat bisa tercapai bila ada penyederhaan partai politik.

"Kita tidak ngotot. Yang kita ngotot adalah pembangun poros bangsa itu, yaitu membangun sistem yang diisyaratkan oleh konstitusi. Konstitusi mengisyaratkan sistem presidensial sebagai poros bangsa. Kita harus perkuat itu, jadi jangan bicara soal persen. Karena 5 persen itu akibat dari keinginan kita untuk bangun sistem presidensial itu tadi," papar

Usulan Golkar soal besaran PT 5 persen, merupakan upaya partai berlambang pohon beringin ini untuk mengajak partai lain membangun poros bangsa. Poros bangsa ini merupakan wujud konsistensi pada konstitusi.

"Kita tidak meninggalkan, justru kalau kita tinggalkan konstitusi itu yang tidak boleh. Mestinya kita justru mengarah ke sana," sambung Idrus.

PKB, PPP, PAN, PKS, Hanura dan Gerindra mewacanakan pendirian poros tengah untuk menghadapi keinginan keras Partai Demokratdan PDIP yang menginginkan Parliamentary Threshold (PT) minimal 4 persen, dan Golkar yang menginginkan 5 persen. Mereka terus berkomunikasi mewujudkannya.

(vit/lh)