4,7 Persen Pemilih Tidak Terdaftar pada Pilpres I

Jakarta - Sebanyak 7 juta pemilih di Indonesia tidak terdaftar dalam Pilpres putaran pertama. Jumlah itu hanya 4,7 persen dari keseluruhan 150 juta pemilih.Data itu merupakan hasil survei Jaringan Masyarakat Pemantau Pemilu Indonesia (Jamppi) dan National Democratic Institute (NDI) dalam surveinya berupa voter registration audit (VRA) atau audit pendaftaran pemilih.Pemaparan hasil survei disampaikan Koordinator Program VRA Masmuni Mahatma dan anggota Jamppi Anastasia dalam jumpa pers di Hotel Borobudur jalan Lapangan Banteng Jakarta Pusat, Rabu (14/7/2004).VRA mengambil sampel dari 863 desa dengan jumlah responden 11.971 orang. Margin of error survey plus minus 2 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.Untuk memilih desa digunakan metode acak. Sedangkan survei kepada responden dilakukan dengan dua cara. Pertama, memilih 5 nama dalam daftar pemilih, didatangi dan dicocokkan. Kedua, memilih dan mendatangi 10 pemilih yang kemudian datanya dicocokkan pada daftar pemilih.Pengumpulan data dilakukan 26-28 Juni 2004. Dari hasil temuan VRA, ternyata para relawan Jamppi ada yang tidak mendapat akses terhadap daftar pemilih 4,8 persen. Daftar pemilih sebanyak 50,1 persen dari responden tidak tersedia untuk publik.Jumlah pemilih yang tidak terdaftar bervariasi. Pemilih pemula 3,2 persen dari 1.650 responden. Penghuni liar 13,8 persen dari 16 responden. Baru pindah 24,49 persen dari 361 responden.Kemudian pembantu rumah tangga 40 persen dari 10 responden. Pemilih lanjut usia 2,8 persen dari 492 responden. Baru menikah 4,2 persen dari 310 responden.Menariknya, orang meninggal dunia masih terdaftar sebagai pemilih sebanyak 90,5 persen dari 217 responden.Selanjutnya terdapat ghost voter, yakni pemilih yang seharusnya tidak terdaftar sebanyak 2,49 persen. Ada juga yang tidak punya kartu pemilih sebanyak 5,57 persen.Dari yang memiliki kartu pemilih, sebanyak 6,44 persen adalah kartu pemilih sementara. Akurasi dari kartu pemilih yang cocok semua 75,24 persen, cocok sebagian 24,51 persen, tidak cocok sama sekali 0,25 persen.Atas temuan itu Jamppi dan NDI memberikan rekomendasi kepada KPU agar melakukan pemutakhiran data dan pendaftaran ulang untuk Pilpres putaran dua.Kemudian memberikan perhatian khusus pada kelompok yang rawan untuk tidak terdaftar, seperti penghuni rumah liar, baru pindah, pemilih pemula, dan yang memiliki cacat tubuh.Lalu membuka dan meningkatkan kesempatan bagi publik untuk mendaftarkan dirinya sendiri, dengan memasang daftar pemilih di tempat publik.KPU juga direkomendasikan untuk menindaklanjuti petugas pendaftaran yang tidak memberikan akses terhadap daftar pemilih. Selanjutnya membuat mekanisme rutin untuk memperbaharui daftar pemilih tetap yang ada. (sss/)