Aksi Jahit Mulut di Pekanbaru Sudah Berlangsung 3 Hari

Pekanbaru - Aksi jahit mulut warga Kabupaten Meranti, Riau, sudah memasuki tiga hari. Di antara mereka sudah ada yang sempat dirujuk ke rumah sakit. Mereka menuntut hutan tanaman industri milik PT RAPP dicabut.

Lima orang warga Kabupaten Meranti yang mengikuti aksi ini kondisinya mulai melemah. Namun demikian, mereka masih melangsungkan aksi nekadnya hingga hari ketiga ini. Jahitan benang hitam masih melekat di mulut mereka.

Diketahui, dari 5 orang aksi menjait mulut tersebut, salah satu di antaranya sudah sempat dilarikan ke rumah sakit. Pria tersebut bernama Iwan yang kondisi badannya menggigil seperti terserang malaria.

Selain aksi jahit mulut, belasan orang lainnya yang melakukan aksi demo di depan gedung DPRD Riau, Jl Sudirman, Pekanbaru ini juga melalukan aksi mogok makan. Mereka menuntut agar izin HTI PT RAPP di kampung mereka segera ditinjau ulang.

“Kita tidak mendukung pembukaan HTI di kampung kami. Daerah kami itu hanya pulau kecil di kawasan selat malaka. Tapi mengapa justru ada izin HTI untuk RAPP. Pokoknya RAPP harus hengkang dari tempat kami,” ujar Gangsar salah seorang warga saat ditemui detikcom, Sabtu (5/11/2011).

Manajer Humas PT RAPP Salomo Sitohang kepada detikcom mengatakan, terkait adanya aspirasi masyarakat, pihaknya tetap terbuka untuk berdialog dengan semua pihak termasuk masyarakat yang melakukan aksi jahit mulut.

"Sepanjang mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku kita siap untuk diajak berdialog mencari jalan yang terbaik," kata Salomo.

Dia menjelaskan, pada 27 Oktober 2011 lalu, RAPP telah melakukan penandatanganan MOU dengan 14 kades dan lurah se-Pulau Padang, Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti.

"MoU itu disaksikan Tim Terpadu, Bupati dan Ketua DPRD Meranti. Salah satu butir MOU tersebut adalah kesepahaman untuk menyelesaikan klaim lahan," kata Salomo Sitohang.

Sedangkan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Riau, mendesak Menteri Kehutanan (Menhut) Zulkifli Hasan untuk meninjau ulang izin Amdal hutan tanaman industry (HTI) PT RAPP di Kabupaten Meranti. Hal itu perlu dilakukan, karena dalam prosesnya tidak melibatkan masyarakat.

"Izin HTI PT RAPP yang berada di Pulau Padang Kabupaten Meranti, Riau seluas 41 ribu hektar lebih. Izin ini sudah dikeluarkan Menhut untuk kepentingan menyuplai bahan baku pabrik kertas tersebut. Yang kita sayangkan selama ini, proses izin Amdal itu tidak dilakukan dengan sebenarnya. Amdal yang dikeluarkan baik tingkat kabupaten dan provinsi diduga izinya serampangan saja. Ada manipulasi data di sana,” kata Kaka, demikian sapaan akrabnya.

(cha/mad)