Inilah Alasan Paskah Suzetta Tidak Dapat Pembebasan Bersyarat

Jakarta - Politisi Golkar Paskah Suzetta tidak bisa mendapatkan pembebasan bersyarat seperti yang diterima Agus Condro. Keputusan Kemenkum HAM yang menolak proses pembebasan Paskah itu pun segera menuai polemik.

Bahkan banyak pihak yang akan mempersoalkan keputusan penolakan pembebasan bersyarat Paskah, karena dinilai keputusan Kemenkum HAM tersebut berlaku surut. Karena Paskah mendapatkan SK bebas bersyarat pada tanggal 12 Oktober sedangkan keputusan pengetatan pemberian bebas bersyarat dan remisi bagi koruptor keluar pada 30 Oktober.

Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana membenarkan bahwa SK bebas bersyarat Paskah memang dikeluarkan pada tanggal 12 Oktober.

"Saya sudah baca SK nya dan memang dikeluarkan tanggal 12 Oktober. Tetapi diktum SK tersebut menyebut kapan berlakunya SK. SK tersebut berlaku saat dilaksanakan, dan sampai Tanggal 30 Oktober SK tersebut belum dilaksanakan. Sehingga dia terkena pengetatan itu," ujar Denny.

Hal itu ia sampaikan saat diskusi Polemik Sindo Radio dengan tema 'Permisi Numpang Remisi' di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (5/11/2011).

Denny mengaku bahwa keputusan pengetatan pembebasan bersyarat Paskah sudah ia pikirkan matang-matang dengan Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin. Dengan demikian penolakan pemberian pembebasan bersyarat Paskah dinilai sesuai aturan dan tidak berlaku surut.

"Aturan ini juga berlaku untuk siapapun juga. Pak Amir kan dari partai Demokrat. Kalau ada napi dari partai ini, semua akan kena,"imbuhnya.

(her/gah)