Tak Berani Stop Sementara Remisi Koruptor, Pemerintah Tertekan

Jakarta - Moratorium remisi yang dimaksud Kemenkum HAM adalah bukan menghapuskannya, melainkan memperketat syarat pemberian remisi untuk koruptor dan teroris. Karena tidak berani menghentikan sementara remisi, pemerintah dinilai sedang tertekan.

"Dengan berhenti melakukan moratorium dan beralih ke pengetatan, menunjukkan pemerintahan SBY tertekan dengan pencitraan. Ketika datang tekanan, takut dengan koalisi lalu ada perpecahan. Takut diserang oposisi, lantas menurunkan grade," ujar Dosen Hukum Tata Negara dan Peneliti Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari.

Hal itu disampaikan dia dalam perbincangan dengan detikcom, Jumat (4/11/2011). Feri menambahkan, tekanan yang diterima pemerintahan SBY melahirkan ide banci.

"Melahirkan ide banci karena antara mau moratorium dan tidak. Tapi bagaimana pun upaya baru ini perlu sekali diapresiasi," tambah dia.

Karena tidak berani menghentikan sementara pemberian remisi bagi koruptor, imbuh Feri, memberikan gambaran jelas aparat masih ketakutan sehingga kalah terhadap tekanan para koruptor. "Koruptor melakukan serangan balik," ucapnya.

(vit/fay)