.webp)
"Bukan hanya dari kita, kami persilakan semua mengaudit. Semua masyarakat kan ingin tahu. Jadi lebih baik ada pihak ketiga, di samping kita juga sudah membentuk tim internal dari inspektorat," kata Timur Pradopo usai salat jumat di masjid Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Jakarta, Jumat (4/11/2011).
Apa pihak ketiga termasuk dari KPK? "Iya dari KPK, BPK silakan, artinya ada audit dari eksternal," imbuh Kapolri.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Semuanya menjadi evaluasi kita, bagaimana melengkapi dan memenuhi kebutuhan kita. Nanti dianggarkan. Sekali lagi sementara itu yang bisa kita lakukan untuk mendukung kegiatan khususnya di tempat-tempat yang sulit," kata Timur.
Namun Timur belum berencana untuk mengusulkan penambahan anggaran polisi ke DPR. Saat ini menurutnya anggaran yang ada masih ideal.
"Saya kira sudah optimal yang diperjuangkan oleh DPR tapi untuk Papua bagaimanan bisa mendukung kebutuhan di lapangan," ujarnya.
Kapolri juga belum bisa memastikan apakah pihaknya masih akan menerima dana dari PT Freeport atau tidak. Namun demikian, menurut dia idealnya memang Polri tidak menerima.
"Sekali lagi yang terbaik memang itu (tidak menerima dana dari Freeport)," jawab Kapolri saat ditanya apakah Polri tidak lagi akan menerima dana Freeport.
Jadi tidak akan menerima lagi Pak? "Sekali lagi kalau memenuhi. Kalau pun toh masih seperti ini, akuntabilitasnya bisa dipertanggungjawabkan," tutur Timur.
(mpr/anw)
