Komnas HAM: Dana Freeport ke Polri Tidak Sah

Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai dana keamanan yang diberikan PT Freeport Indonesia ke Polri dianggap tidak sah. Presiden dan Komisi III DPR diminta mengusut dan menindaklanjuti dengan langkah serius.

Hal itu dikatakan Ketua Komnas HAM, Ifdhal Kasim saat konfrensi pers dikantornya, Jl Latuharhari, Jakarta Pusat, Jumat (4/11/2011).

“Tentang uang sudah terbuka. Freeport tidak membantah, polisi juga tidak membantah. Apakah itu sah atau tidak, mnurut saya tidak sah,“ kata Ifdhal.

Ifdhal menegaskan, pembiayaan kegiatan Polri haruslah dari APBN, bukan dari bukan perusahaan. "Ini harus dipersoalkan oleh Komisi III dan Presiden tentang keabsahannya,“ tukas Ifdhal.

Sebelumnya, Freeport mengaku menyetor uang keamanan ke Polri dengan nilai mencapai jutaan dollar AS. Jumlah tersebut lalu didistribusikan oleh Polri ke personel pangkat terendah dengan nilai Rp 1,2 juta/bulan. Belum ada laporan berapa jumlah yang diperoleh polisi level perwira.

Pengakuan Freeport yang diamini Kapolri Timur Pradopo itu lantas menyulut berbagai kritik masyarakat. Ada yang menilai wajar, tetapi lebih banyak yang menyayangkan karena tindakan tersebut dianggap menerima suap (korupsi) dan dapat menggangu kerja profesional polisi.

(Ari/lrn)