.webp)
Kementerian Komunikasi dan Informatika sudah menerima aduan terkait voting Pulau Komodo melalui layanan Short Message Service (SMS). Jika layanan SMS yang seharusnya Rp 0 atau Rp 1 ternyata berbayar lebih dari itu, Kemenkominfo siap bertindak. Content provider (CP) dari SMS Komodo ini menyebut penentuan tarif sepenuhnya ada di tangan operator.
"Tarif itu ada di masing-masing operator. Kita (Mobilink) hanya menyediakan konten. Kita tidak tahu menahu mengenai tarif," tutur Owner Mobilink Creator, Dody Prata dalam perbincangan dengan detikcom, Jumat (4/11/2011). Dody Prata mengaku Mobilink Creator merupakan CP SMS Komodo.
Dody mengaku pihaknya sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk membicarakan dan menetapkan tarif. Besarnya tarif SMS, lanjut dia, merupakan hasil pembicaraan antara panitia pemenangan Komodo dengan operator.
"Kita tidak dilibatkan dalam pembicaraan tarif," tegasnya.
Sebelumnya, pakar telematika dari UIN Abimanyu 'Abah' Wachjoewidajat menilai ada sejumlah kejanggalan dalam vote SMS dukungan pulau Komodo itu. Keganjilan itu menurut Abah, dimulai saat gembar-gembor di media jejaring sosial, twitter bahwa SMS Komodo ke 9818 gratis, namun pada kenyataannya tidak gratis melainkan bayar Rp 1.000.
Sebagai tindak lanjut, Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) akan memanggil content provider Mobilink yang diduga melakukan penyedotan pulsa pada vote untuk Komodo. Anggota BRTI Heru Sutadi mengungkapkan, pihaknya akan menanyakan kepada Mobilink terkait komplain masyarakat seputar berbayarnya layanan vote for Komodo tersebut.
Sementara itu, Pendukung Pemenangan Komodo (P2Komodo) menegaskan, SMS yang berisi dukungan terhadap Pulau Komod di ajang New7Wonders akan diaudit oleh auditor yang kredibel. Audit akan dilaksanakan setelah voting ditutup pada 11 November dan hasilnya akan dilaporkan kepada masyarakat.
"Bayar Rp 1.000 itu bulan lalu. Sampai tanggal 15 Oktober lalu Rp 1.000. Tapi setelah itu Rp 0 dan Rp 1. Tapi yang Rp 1 itu hanya Telkomsel. Kita akan ada auditor untuk itu, yakni PKF Paul Hadiwinata," ujar anggota P2Komodo, Widya Jatiningrum.
(fjp/fjp)
